Oleh Alvin Pulungan pada hari Sabtu, 14 Mar 2020 - 20:48:45 WIB
Bagikan Berita ini :

Beda Suara DPR dan Pemerintah Soal Lockdown Kawasan Corona

tscom_news_photo_1584193725.jpeg
Jokowi (kiri) dan Terawan (kanan) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang "tak lagi aman" akibat lolosnya pandemi corona awal Maret lalu. Warga Indonesia yang tadinya hanya tertular dua orang secara mengejutkan telah mencapai angka puluhan yang teridentifikasi positif mengidap virus Wuhan ini, itu pun masih dimungkinkan akan terus bertambah karena dari sejumlah pasien suspek.

Negara Itali dan Iran menjadi dua negara yang paling disorot mengenai dampak wabah ini. Besarnya jumlah korban yang ditanggung oleh kedua negara itu turut mendorong negara lain seperti Amerika Serikat terpaksa mengumumkan keadaan darurat nasional, kemarin. Terlepas dari kemungkinan Trump ingin menjatuhkan Cina karena seteru dagang kedua negara tersebut, novel coronavirus memang menjadi kenyataan pahit yang tak boleh lagi dianggap "gampang" oleh pemerintah di negara-negara dunia, termasuk Indonesia.

Beberapa negara memilih opsi mengisolasi atau melakukan lock-down terhadap sebagian kawasan mereka. Kebijakan ini diyakini untuk menekan penyebaran virus. Sejumlah aktivitas mereka pun terpaksa dihentikan mulai dari sekolah hingga transportasi penerbangan.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pemerintah Indonesia masih morat-marit menghadapi serbuan virus ganjil ini. Kalangan dokter dan kesehatan menilai pemerintah Indonesia belum siap menghadapi wabah corona yang telah menjadi pandemi global. Buruknya koordinasi daerah dan pusat tak luput menjadi sorotan. Hinga akhirnya, sejumlah kepala daerah mendesak pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani pasien Covid-19.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum membuka peluang dilakukannya akses tertutup terhadap sejumlah kawasan yang diduga menjadi titik tolak penularan corona. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendesak Jokowi untuk meningkatkan mekanisme tanggap darurat, termasuk menyatakan status darurat nasional virus corona.

Akan tetapi, imbauan tersebut belum mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah Indonesia kendati puluhan warganya telah positif terjangkit Covid-19. Opsi melakukan pencegahan konvensional masih menjadi prioritas bagi pemerintah. Bahkan, Jokowi berujar bawah opsi lock-down belum terpikirkan untuk dilakukan. Dirinya masih enggan meniru langkah sejumlah negara seperti Italia dan Denmark, yang melakukan total lockdown.

"Belum berpikir ke arah sana (lockdown)," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat, (13/3/2020).

Politisi PDIP itu beralasan bahwa virus corona tidak mengenal batas negara. Penyebarannya pun terhitung sangat cepat. Seminggu lalu ada 80 negara yang terkena virus ini. Namun hanya dalan waktu sepekan, jumlahnya melonjak menjadi 117 negara.

Sejalan dengan Jokowi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga menilai saat ini tak perlu melakukan lockdown. Terawan beranggapan langkah terbaik yakni tindakan preventif atau pencegahan dengan membersihkan lingkungan dan menjaga imunitas anggota masyarakat.

Dia meyakinkan masyarakat tak perlu takut berlebihan dalam menghadapi pandemi corona karena malah memperburuk kesehatan. "Serangan panik itu yang paling menghancurkan imunitas, sehingga jangan sampai paranoid (dalam menghadapi corona)," kata Terawan seusai menemani Presiden Jokowi melihat penyemprotan disinfektan di masjid Istiqlal Jakarta, kemarin.

Lebih jauh, Terawan menjelaskan hal yang terpenting dalam situasi saat ini adalah membangun kepercayaan sehingga imunitas rakyat naik. "Apa yang dibangun negara yang mulai bangkit dari Covid-19 yakni membangun imunitas psikologis rakyatnya sehingga imunitasnya naik," ujar Terawan.

Penilaian dari pemerintah Indonesia ini tak sejalan dengan penilaian parlemen. Sejumlah anggota DPR RI justru mendesak pemerintah segera mengisolasi atau me-lockdown Jakarta sekarang. Usulan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni,Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, dan SekretarisFraksi PPP DPR Achmad Baidowi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengisolasi atau lockdown ibu kota untuk mencegah penyebaran corona.

"Saya mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan lockdown atau isolasi satu Jakarta. Dengan penyebaran yang sudah sampai di seluruh wilayah Jakarta ini, lockdown menjadi satu-satunya jalan bagi kita untuk memperlambat laju penularan," kata Sahroni dalam keterangannya Sabtu (14/3/2020).

Sahroni menilai upaya lockdown perlu dilakukan secepat mungkin untuk menghindari makin banyaknya warga tertular COVID-19. Hal itu menurut dia senada dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut bahwa sebagian besar pasien positif COVID-19 berada di Jakarta.

Usulan untuk melakukan lock-down juga datang dari anggota komisi kesehatan (Komisi IX) DPR Saleh Partaonan Daulay. Salehbahkan mendesak pemerintah untuk mengundang para ahli mengkaji wacana lockdown di Indonesia. Keyakinan diperlukannya melakukan opsi ini disebabkan banyaknya usulan dari berbagai kalangan.

“Usulan ini, menurut saya, tidak ada kaitannya dengan politik. Ini murni atas nama kemanusiaan. Karena itu, pendekatannya harus dengan pendekatan nilai-nilai kemanusiaan” ujar Saleh kepada TeropongSenayan, Sabtu (14/3/2020).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, untuk melakukan lockdown, harus pula diiringi langkah memastikan kebutuhan primer masyarakat agar dapat tercukupi dengan baik. Tak hanya itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengikuti langkah negara-negara luar seperti Itali yang meliburkan sekolah dan perguruan tinggi. Alternatif belajar yang mungkin bisa diambil adalah jarak jauh dengan metode teknologi.

“Menteri Pendidikan kita kan paham sekali soal IT. Kalau nanti sekolah diliburkan, Mendikbud tentu sudah siap untuk melaksanakan belajar jarak jauh dan belajar dengan pendekatan teknologi digital.” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi, juga mewacanakan agar pemerintah mengambil kebijakan mengunci alias lockdown kawasan tertentu yang menjadi penyebaran wabah Covid-19. Dengan “mengunci” suatu kawasan, kata dia, maka tidak ada orang yang bisa masuk atau keluar dari sana.

“Pilihan ini bisa diambil sebagai langkah terakhir jika memang upaya yang dilakukan tidak maksimal. Keputusan mengunci itu mutlak menjadi kewenangan pemerintah,” kata pria yang akran disapa Awiek ini.

Penilaian yang berbanding terbalik antara Pemerintah dengan Parlemen ini menjadi masalah yang perlu segera dikonsolidasikan bersama. Apalagi, mengingat jumlah korban terjangkit corona saat ini kian bertambah.

Untuk diketahui, pemerintah melalui juru bicara penanggulangan virus corona, Achmad Yurianto telah menyatakan jumlah pasien positif corona dari 34 dua hari lalu menjadi 69 orang. Dari 35 pasien baru itu, tiga di antaranya meninggal dunia. Menurut Yurianto, kondisi tiga pasien itu sudah memburuk saat dibawa ke rumah sakit. "Diketahui dari hasil pemeriksaan spesimennya ternyata positif," kata Yurianto di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, kemarin.

tag: #corona  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Lainnya
Zoom

DPR: Menag Melanggar UU

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Rabu, 03 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Komisi Agama (Komisi VIII) DPR menilai Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaran Haji dan Umroh. Pasalnya, ...
Zoom

Mengapa Kasus Positif Corona Melonjak di Jatim?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kasus positif virus corona (Covid-19) di Jawa Timur terus melonjak signifikan. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto  memaparkan, hingga ...