JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, mendukung langkah Presiden Jokowi yang menginstruksikan pasien Covid-19 untuk di biaya BPJS Kesehatan ditalangi APBN/APBD. Sehingga, dalam kondisi darurat APBN/APBD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Namun, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran negara tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis di rumah-rumah sakit. Pasalnya, kurangnya kelengkapan alat masih menjadi kendala bagi tim medis yang menangani langsung pasien Covid-19.
"Menggunakan APBN dan APBD tentu ini sangat dimaklumi seluruh dunia, negara pasti akan berpikir keras untuk penanggulangan dan cara dari dana pemerintahan. Saya mendukung penuh penggunaan anggaran menggunakan dana bersumber APBN dan APBD," ujar Rahmad saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).
"Saat ini kondisi darurat, skala prioritas pengunaan anggaran adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik APD (alat pelindung diri) maupun kelengkapan RS, (juga) tunjangan para medis sebagai garda terdepan mengahadapi kasus ini," sambungnya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Mekkeng juga berpendapat sama. Memprioritaskan kesehatan juga harus ditujukan bagi mereka yang berjuang merawat pasien. Selain masyarakat, kata dia, pemerintah juga mesti memberi perhatian besar untuk tim medis di rumah sakit.
"Saya rasa pemerintah harus menggunakan anggaran untuk menyelamatkan rakyatnya dari penyakit corona ini, jadi prioritas APBN/APBD nomor satu adalah kesehatan, nomor dua kesehatan, dan nomor tiga Kksehatan," kata dia dihubungi terpisah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak akan memaksakan diri untuk menjaga batas defisit anggaran maksimal 3 persen, sesuai dengan Undang-Undang N omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. "Fokus saat ini adalah kesehatan masyarakat. Mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kebangkrutan," kata dia, Selasa lalu.
Sri menuturkan, strategi yang dilakukan pemerintah mengatasi corona hampir sama dengan negara lain. Ancaman wabah corona, kata dia, memaksa semua negara memberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat tinggi, termasuk penurunan mobilitas dunia usaha yang pada akhirnya menekan aktivitas bisnis.
"Karena itu, dibutuhkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat dan dukungan bagi dunia usaha agar bertahan dalam kondisi sulit selama beberapa bulan ke depan," ujarnya. (Allan)