Oleh Alfin pada hari Kamis, 26 Mar 2020 - 14:12:14 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR: Prioritaskan Anggaran untuk APD Tenaga Medis

tscom_news_photo_1585206734.jpg
(Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo, mendukung langkah Presiden Jokowi yang menginstruksikan pasien Covid-19 untuk di biaya BPJS Kesehatan ditalangi APBN/APBD. Sehingga, dalam kondisi darurat APBN/APBD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Namun, ia menekankan bahwa penggunaan anggaran negara tersebut sebaiknya diprioritaskan untuk pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis di rumah-rumah sakit. Pasalnya, kurangnya kelengkapan alat masih menjadi kendala bagi tim medis yang menangani langsung pasien Covid-19.

"Menggunakan APBN dan APBD tentu ini sangat dimaklumi seluruh dunia, negara pasti akan berpikir keras untuk penanggulangan dan cara dari dana pemerintahan. Saya mendukung penuh penggunaan anggaran menggunakan dana bersumber APBN dan APBD," ujar Rahmad saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).

"Saat ini kondisi darurat, skala prioritas pengunaan anggaran adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik APD (alat pelindung diri) maupun kelengkapan RS, (juga) tunjangan para medis sebagai garda terdepan mengahadapi kasus ini," sambungnya.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Mekkeng juga berpendapat sama. Memprioritaskan kesehatan juga harus ditujukan bagi mereka yang berjuang merawat pasien. Selain masyarakat, kata dia, pemerintah juga mesti memberi perhatian besar untuk tim medis di rumah sakit.

"Saya rasa pemerintah harus menggunakan anggaran untuk menyelamatkan rakyatnya dari penyakit corona ini, jadi prioritas APBN/APBD nomor satu adalah kesehatan, nomor dua kesehatan, dan nomor tiga Kksehatan," kata dia dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak akan memaksakan diri untuk menjaga batas defisit anggaran maksimal 3 persen, sesuai dengan Undang-Undang N omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. "Fokus saat ini adalah kesehatan masyarakat. Mengurangi sekecil mungkin risiko bagi masyarakat dan dunia usaha dari kebangkrutan," kata dia, Selasa lalu.

Sri menuturkan, strategi yang dilakukan pemerintah mengatasi corona hampir sama dengan negara lain. Ancaman wabah corona, kata dia, memaksa semua negara memberlakukan protokol keamanan dan kesehatan yang sangat tinggi, termasuk penurunan mobilitas dunia usaha yang pada akhirnya menekan aktivitas bisnis.

"Karena itu, dibutuhkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat dan dukungan bagi dunia usaha agar bertahan dalam kondisi sulit selama beberapa bulan ke depan," ujarnya. (Allan)

tag: #corona  #virus-corona  #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...