JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pemerintah berupa mengantisipasi musim paceklik mendatang dengan merencanakan pembukaan lahan sawah besar-besaran di Kalimantan Tengah. Namun, Kementerian Pertanian yang mengurusi soal ketahanan pangan ini belum mendapat anggaran yang jelas untuk mewujudkan proyek besar itu.
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian nantinya akan terlibat soal urusan kepastian persediaan pangan nasional serta distribusi pangan.
Anggota Komisi Pertanian (Komisi IV) DPR, Bambang Purwanto, mengatakan keberadaan Badan Ketahanan Pangan (BKP) sebenarnya membuat pengelolaan pangan negara menjadi tumpang tindih. Sebab, di daerah-daerah sendiri pemerintah telah memiliki dinas pertanian yang tak jauh berbeda tugasnya.
Sementara itu, pemerintah semestinya memanfaatkan Bulog sebagai sentra pangan di saat musim pandemi yang dibarengi dengan musim paceklik nanti. Karena tujuan lembaga itu dibangun pun untuk memenuhi persediaan dan distribusi beras. Tinggal nantinya persediaan beras dapat diakomodasi melalui sektor pertanian yang telah dan ingin ditetapkan.
"Ketahanan pangan enggak usah membentuk badan. Karena kalau dalam UU kan harus membentuk badan ketahanan pangan kan itu. Ini jadi rancu, kan ada Bulog, Bulog itu lah difungsikan, diperkuat Bulog itu," kata politikus Demokrat ini saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).
TEROPONG JUGA:
>Tidak Perlu Khawatir, Bulog Pastikan Stock Kebutuhan Pangan Cukup
>Komisi IV: Bulog Perlu Dikasih Wewenang Pengadaan Hingga Distribusi
Bambang mengatakan perusahaan Bulog memiliki fungsi yang strategis. Jika harus mengandalkan sektor BKP untuk mengantisipasi persediaan beras, keberadaan Bulog pun terkesan disia-siakan. Kalau pun ingin mengandalkan kedua-duanya, dikhawatirkan akan terjadi tarik-menarik antar dua sektor pangan itu.
"Jadi ketika petani itu panen, Bulog nampung, tapi harganya dinaikkan, ini kan harganya di bawah harga pasar," kata Bambang.
Lebih lanjut Bambang juga mengingatkan pemerintah untuk bergegas mengantisipasi ketahanan pangan ini. Pasalnya di sejumlah daerah, defisit beras kian bertambah. Per April 2020, BPS mencatat provinsi yang mengalami defisit pangan adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Sementara Papua dan Papua Barat masih dalam keadaan aman. Tapi, ada kendala logistik yang berdampak ke sebagian wilayah di kedua provisi tersebut. Kementerian Pertanian pun memasukkan kedua provinsi itu ke kategori waspada.
Kementerian Pertanian juga melansir Riau sebagai daerah dengan krisis beras terparah, yakni minus 27,7 ribu ton. Lahan tanaman padi yang panen pada 2019 seluas 124.314 hektare, dari total luas wilayah provinsi ini sekitar 87 ribu kilometer persegi. Lebih dari seperempat wilayah Riau merupakan kebun kelapa sawit yang luasnya diperkirakan 2,4 juta hektare. Adapun jumlah penduduk di provinsi itu sekitar 7 juta jiwa.
Sedangkan di DKI Jakarta, yang luas lahan tanaman padinya nyaris nol, pasokan beras masih surplus 255 ribu ton. Stok beras di Jakarta selalu terjaga, karena wilayah Ibu Kota ini menjadi penghubung pasokan dan perdagangan pangan nasional.
