Zoom
Oleh Rihad pada hari Tuesday, 12 Mei 2020 - 06:29:00 WIB
Bagikan Berita ini :

DPRD Menyebut Pemkot Surabaya Gagal Tangani Corona, Seperti Apa Faktanya?

tscom_news_photo_1589228975.jpg
Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sebagian orang merasa kecewa dengan penanganan wabah Corona di Surabaya. Salah satunya, Pimpinan DPRD Kota Surabaya, Jatim, menilai, pemerintah kota tidak berhasil memutus rantai penyebaran virus corona pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama, 28 April hingga 11 Mei 2020.

"Kami menilai pemkot tidak memiliki roadmap (peta jalan) yang terukur sehingga grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, di Surabaya, seperti dilansir dari Antara, Senin (11/5/2020).

"Ada banyak evaluasi yang harus dilakukan Pemkot Surabaya dengan sudah berjalannya PSBB tahap pertama. Misalnya, bagaimana target yang terukur dari penerapan PSBB itu," ujar politikus PKB in.

Dia mencontohkan klaster pabrik rokok Sampoerna di kawasan Rungkut yang dinilai terlambat ditangani Pemkot Surabaya.

"Baru setelah ramai terungkap di publik, Pemkot Surabaya seperti kebakaran jenggot," ujar Laila.

Hingga saat ini, kasus Virus Corona di Surabaya masih mengalami tren peningkatan. Situs pemkot Surabaya,lawancovid-19.surabaya.go.id mneyebutkan pada 11 Mei 2020, hingga 22.00 WIB, jumlah kasus Covid-19 di Surabaya mengalami tambahan kasus sebanyak 33 kasus. Tambahan kasus ini membuat jumlah kasus Virus Corona atau Covid-19 di Surabaya menjadi 741 kasus pada hari ini

Dari 741 kasus di Surabaya, 542 pasien sedang dalam masa perawatan, 110 pasien dinyatakan sembuh, sementara 89 pasien telah dinyatakan meninggal dunia. Surabaya Timur masih menjadi daerah di Surabaya dengan penyebaran kasus Virus Corona tertinggi.

Banyak Pasien Rujukan

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan penanganan Corona di wilayahnya menjadi berat karena

jumlah pasien rujukan virus corona dari luar daerah yang dirawat di Surabaya. Risma menyampaikan keberatan atas situasi ini.

Akibatnya ruang isolasi di rumah sakit rujukan menampung ratusan pasien dari luar Surabaya. "Masa di kota sendiri (Surabaya), kita enggak dapat tempat perawatan," kata Risma saat menggelar pertemuan dengan perwakilan IDI Surabaya dan Persi Jatim di Halaman Balai Kota Surabaya, Senin (11/5/2020).

Risma mencontohkan RS Soewandhie Surabaya yang dipenuhi pasien dari luar kota.

"Semuanya dirujuk ke Surabaya. Sementara, pasien asal Surabaya malah tidak dapat tempat," kata Risma. Ia heran pasien positif Covid-19 terus dirujuk ke Surabaya. Padahal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjuk sejumlah rumah sakit rujukan.

"Kenapa kok diterima terus dari luar. Padahal sudah ada rumah sakit rujukan di Jawa Timur yang sudah ditunjuk. Kan tidak fair kalau kemudian semua dibawa ke Surabaya," kata Risma, Senin.

Sebelumnya, Tri Rismaharini menyatakan ada 16 klaster Covid-19 yang ada di Surabaya.

Jumlah 16 klaster tersebut, pertama dari klaster luar negeri. Kedua, area publik sebanyak sembilan, ketiga klaster Jakarta, dan tempat kerja berjumlah tiga. Kemudian, dari klaster seminar dan pelatihan ada dua, dan perkantoran berjumlah dua dan asrama.

Sempat Terjadi Polemik

Penanganan kasus Corona di Surabaya sempat menuai polemik.

Hal ini terjadi pasca ditemukannya dua pasien positif Covid-19 di pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk di kawasan Rungkut Surabaya berbuah perseteruan antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemkot Surabaya lamban dalam penanganan klaster baru penyebaran Covid-19 tersebut.

Menurutnya, kasus tersebut sudah dilaporkan pihak Sampoerna ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya pada 14 April lalu, tepatnya saat ada dua pegawainya yang meninggal dunia akibat Covid-19.

Namun, Pemprov Jatim baru menerima laporan kasus tersebut pada 28 April 2020. Tim Gugus Tugas Jatim langsung turun ke lapangan, sementara pihak perusahaan sudah menutup pabrik serta menghentikan kegiatan produksi sejak 26 April 2020.

Sebaliknya, Pemkot Surabaya membantah jika dituding lamban dalam penanganan klaster Sampoerna. Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, M Fikser, mengatakan, Pemkot Surabaya selalu serius dan cepat dalam penanganan kasus wabah corona, termasuk di pabrik Sampoerna.

“Saat menerima laporan ada dua pegawai Sampoerna meninggal dunia, kami segera memanggil pihak perusahaan untuk mendorong perusahaan agar segera melakukan rapid test secara masif. Pemerintah kota tidak pernah terlambat, Ibu Gubenur (Khofifah Indar Parawansa) tidak benar,” kata Fikser, Sabtu (2/5/2020).

Tapi polemik akhirnya berhenti. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengutip salah satu pesan bijak dari Imam Al-Ghazali yang menyebut, tugas pemimpin adalah melindungi nyawa dan jiwa rakyat. “Jadi saya mohon untuk tidak berpolemik,” katanya di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (2/5/2020).

tag: #corona  #walikota-surabaya-tri-rismaharini  #surabaya  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Heboh Wawancara Deddy Corbuzier-Siti Fadilah Supari, Reaksi Kemenkumham Dinilai Lebay

Oleh Rihad
pada hari Tuesday, 26 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wawancara Siti Fadilah Supari dengan Deddy Corbuzier yang viral di medsos masih menyisakan perdebatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM ...
Zoom

Pemudik 1,7 Juta Orang, Tapi Pendaftar SIKM Hanya 3 Ribu, Yang Lain Akan Disuruh Balik?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pada arus balik pasca Idul Fitri, pemerintah DKI Jakarta menerapkan peraturan ketat. Intinya, mereka yang mau kembali ke Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk ...