JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Bupati Aceh Barat, Aceh, Haji Ramli MS meminta kepada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Meulaboh agar menunda sementara waktu penyaluran bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp600 ribu per bulan kepada masyarakat miskin di daerah ini.

“Sebelum ada sinkronisasi data penerima bantuan antara Pemkab Aceh Barat dengan PT Pos Indonesia, kami mohon agar bantuan ini ditunda sehingga nantinya bantuan tersebut tidak tumpang tindih atau dobel penerima,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Rabu.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga sudah mengalokasikan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Bantuan tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pembangunan Belanja Aceh (APBA), dana desa, serta dari pemerintah pusat.

Agar penerima bantuan tersebut nantinya tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, Ramli MS meminta agar penyaluran dana bantuan yang akan disalurkan oleh PT Pos Meulaboh ditunda, hingga tuntasnya verifikasi data calon penerima yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Kita belum tahu pandemi COVID-19 ini kapan akan berakhir, jadi segala bentuk bantuan yang berhubungan dengan COVID-19, mohon tidak dibagikan apabila belum lengkap data calon penerimanya,” kata Ramli MS menambahkan.

Ia juga menegaskan, alasan penundaan sementara penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Kabupaten Aceh Barat, untuk menyelamatkan keuangan negara, sehingga negara tidak harus mengeluarkan anggaran yang besar dengan jumlah penerima bantuan yang sama.

Saat ini, kata dia, masih banyak masyarakat di Aceh Barat yang belum mendapatkan bantuan terkait dampak pandemi COVID-19.

Untuk itu, ia meminta agar semua masyarakat calon penerima bantuan COVID-19 di Aceh Barat agar dapat terdata dengan baik, dan bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa harus menerima bantuan secara ganda.

“Saya berharap bantuan BST oleh PT Pos Meulaboh ini ditunda sementara, kalau mungkin biarlah Pemkab Aceh Barat yang menyalurkannya, setelah verifikasi data kita tuntaskan,” kata Ramli MS menuturkan.

Ia juga berharap kepada pemerintah pusat agar mempercayakan penyaluran bantuan tersebut kepada pemerintah daerah, sehingga bantuan ini diharapkan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, katanya menegaskan.

Kejadian Serupa

Salah sasaran bantuan juga terjadi di wilayah lain. Sejumlah Kepala Desa di Banyumas, Jawa Tengah masih menemukan data penerima yang tidak tepat sasaran.

Kepala Desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Maskun Fuady mengatakan, pihaknya menemukan sepasang suami istri yang masuk dalam data penerima BST. Ada pula salah satu penerima yang tidak ditemukan alamatnya.

"Dari data (BST) yang dishare pak Bupati sebanyak 271 (penerima), ternyata yang dibagikan undangan oleh Kantor Pos sebanyak 208 (penerima). Lha sisanya itu kemana kan kami tidak tahu. Kemungkinan mereka sudah ditransfer lewat rekeningnya masing-masing, tapi tidak ada yang melapor. Jadi kami bingung," katanya ketika ditemui usai pembagian BST di balai desa setempat, Senin (11/5).

Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni mengatakan bahwa penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) COVID-19 di daerah Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak tepat sasar karena justru dinikmati oleh para pengusaha di daerah itu.

"Oleh karena itu saya minta para pengusaha di Niki-Niki yang sudah mendapatkan BST itu segera mengembalikan dana BST sebesar RP600 ribu per orang itu," katanya kepada ANTARA di Kupang, Minggu.

Ia mengatakan hal ini setelah tersebar beberapa video yang menunjukkan beberapa pengusaha di daerah itu yang juga dari golongan orang mampu justru mendapatkan BST yang seharusnya diperoleh oleh warga kurang mampu dan terdampak langsung oleh wabah COVID-19.

Lurah Cipocok Jaya Romli Maulana mengatakan, data penerima BST dari Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan data yang ada pada dirinya. Sebab, ketika pihaknya menyetorkan data BST, justru Pemerintah Pusat juga memberikan data penerima bantuan kepada Dinsos Kota Serang, sehingga hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihaknya yang memiliki data sebenarnya.

“Saya pun merasa bingung dan aneh. Data kami setorkan, pusat juga menyetorkan data. Jadi, data kami itu untuk apa disetorkan, sedangkan kami yang lebih tahu kondisi di masyarakat itu seperti apa, bukan Pemerintah Pusat,” katanya, Senin (11/5/2020).

Bahkan, ujar dia, ada laporan, bahwa penerima bantuan tunai tersebut merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN). Menurut dia, hal tersebut membuktikan data yang diberikan dari Pemerintah Pusat tidak akurat.