Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 10 Jun 2020 - 23:27:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Positif Covid-19 Masih Tinggi, FPKS: Karena Pemerintah Sering Wacanakan Pelonggaran

tscom_news_photo_1591806474.jpg
Sukamta Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemandangan masyarakat yang kembali beraktivitas dan mulai padati jalan dan tempat-tempat umum dalam sepekan terakhir di berbagai daerah menurut Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta merupakan salah satu akibat dari seringnya Presiden dan jajarannya mewacanakan pelonggaran PSBB dan New Normal.

Kondisi ini menurut Sukamta dikhawatirkan akan semakin menyulitkan upaya penanganan Covid-19. Demikian pesan tertulis disampaikan Sukamta kepada media (6/10/2020).

"Kemarin (9/6/2020) jumlah kasus positif pecahkan rekor dengan angka 1.043, hari ini kembali pecah rekor dengan angka 1.241 kasus positif," ungkapnya.

Mestinya, kata dia, dengan kondisi seperti ini masyarakat semakin waspada dan berhati-hati, semakin ketat menjalankan protokol kesehatan.

"Namun demikian yang terlihat malah masyarakat semakin longgar, terlihat masih banyak yang tidak mengenakan masker dan tidak menjaga jarak. Kondisi ini saya kira tidak lepas dari wacana pelonggaran dan juga New Normal yang sering disampaikan pemerintah," tandasnya.

Menurutnya, sebagian masyarakat mempersepsi pernyataan-pernyataan pemerintah dan menganggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa.

"Padahal dulu saat jumlah kasus positif masih sedikit, masyarakat terlihat sangat waspada."

Menurut anggota DPR RI asal Yogyakarta ini, pernyataan Presiden saat mengunjungi gedung BNPB hari ini (10/6/2020) dengan sebutkan akan lakukan pengetatan dan penutupan kembali jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, merupakan pernyataan yang tidak jelas arahnya.

"Pernyataan Presiden ini tidak ada penjelasan lebih lanjut, dan seperti itu kebiasaan yang terjadi sehingga sering timbulkan kebingungan. Pemerintah wacanakan New Normal kan karena pertimbangan ekonomi. Jika dilakukan pengetatan dan penutupan lagi apakah tidak takut mengganggu ekonomi lagi," sindirnya.

"Baru saja Menteri Perhubungan lakukan sejumlah pelonggaran batasan penumpang moda transportasi, alasannya juga ekonomi. Apakah akan direvisi lagi untuk kesekian kalinya. Ini kan jelas pemerintah tidak punya konsep dan membiarkan kondisi seperti ini terus berjalan lebih dari 3 bulan."

Menurut Sukamta mestinya pemerintah saat ini semakin ketat dalam mengawal kebijakan yang dibuat dengan memperbanyak tes masal untuk tracking virus, memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan.

Menurutnya, jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, harga yang akan dibayar tidak hanya jiwa tetapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.

"Kita paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus corona masih ada di sekitar kita," pungkasnya.

tag: #new-normal  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...