Oleh Givary Apriman pada hari Selasa, 23 Jun 2020 - 09:58:35 WIB
Bagikan Berita ini :

Pimpinan Ormas Islam dan Para Ulama Minta Pemerintah Usut Tuntas Konseptor RUU HIP

tscom_news_photo_1592879897.jpg
Yusuf Muhammad Martak (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Para ulama, pimpinan Ormas Islam, dan para tokoh yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis-Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK-NKRI) menyampaikan sikap menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Mereka meminta pihak yang ingin merubah ideologi Pancasila untuk segera diproses secara hukum karena menambah kegaduhan di Indonesia.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila,” kata ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Ustaz Yusuf Muhammad Martak melalui keteranganya, Senin (22/06/2020).

Aliansi Nasional Anti Komunis-Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK-NKRI) menyampaikan 8 poin sikap untuk menolak RUU HIP.

Berikut pernyataan lengkap ANAK-NKRI mengenai RUU HIP:

1. Menolak RUU HIP dan mendesak Pimpinan dan seluruh Fraksi Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU, serta mendesak Pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

2. Mendukung penuh dan siap mengawal Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia, yang antara lain menolak RUU HIP.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana, pihak pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

4. Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27/1999 tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum oknum pelaku makar terhadap Pancasila.

5. Sesuai UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonaan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan; dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran partai politik.

6. Mendesak DPR agar sesuai Undang Undang Dasar 1945 mendorong MK melakukan sidang pemberhentian presiden dan MPR segera menggelar Sidang Istimewa, apabila Presiden Joko Widodo memberi peluang atau akan mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila serta membangun kerja sama dengan Partai Komunis China.

7. Menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan dan menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

8. Menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

tag: #ormas-islam  #ruu-hip  #dpr  #pancasila  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

Oleh Bachtiar
pada hari Jumat, 14 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato Presiden pada sidang ...
Berita

Hadiri Disidang Tahunan MPR, Idris Laena: Jaga Kesehatan Dengan Selalu Pakai Masker

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Hadir dan mengikuti Sidang Tahunan, adalah tugas serta kewajiban seluruh anggota MPR. Tak terkecuali pada sidang tahun 2020, yang diselenggarakan pada Jumat (14/8). Meski ...