JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mempertanyakan sikap DPR RI yang tidak mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

"RUU HIP ini bikin hancur-hancuran kohesi sosial, jadi pembelahan sekarang. Apa urusannya, kita menghadapi COVID-19 saat ini ribut soal Pancasila, komunisme dan khilafah, korelasinya apa," kata Mahfuz dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Mantan politikus PKS ini menilai DPR telah kehilangan orientasinya dengan sikap mempertahankan RUU HIP dalam Prolegnas 2020, padahal RUU tersebut telah menyebabkan pembelahan kohesi sosial masyarakat, dan memperlemah kekuatan kebersamaan dalam rangka penanganan krisis akibat dampak pandemi COVID-19.

Mahfuz menegaskan bahwa RUU HIP tidak dibutuhkan masyarakat, karena lebih membutuhkan peran DPR dalam membantu Pemerintah agar segera keluar dari krisis.

"DPR mestinya paham, apa sih yang dibutuhkan masyarakat sekarang. Masyarakat tidak butuh RUU HIP, tapi butuh bagaimana peran DPR membantu Pemerintah dan membantu masyarakat agar segera keluar dari krisis," ujarnya.

Mahfuz mengaku tidak paham apa yang menjadi alasan DPR tetap mempertahankan RUU HIP untuk dibahas, karena RUU tersebut bukan usulan Pemerintah, tapi usul inisiatif DPR dari sebagian pihak dan fraksi.

Dia berharap DPR lebih fokus lagi dan konkret membantu Pemerintah untuk mengatasi dampak krisis akibat pandemi COVID-19.

"Sebagai contoh, soal biayarapid testmahal, kenapa DPR tidak membahas kebijakan yang mengikat Pemerintah agar biayanya digratiskan atau disubsidi. Atau membahas insentif ke masyarakat seperti UMKM yang sekarang diserahkan ke perbankan," katanya lagi.