JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jakarta, Diana Dewi, mengatakan semenjak penerapan PSBB Transisi di DKI Jakarta, geliat perekonomian di Ibu Kota sudah mulai meningkat. Beberapa sentra ekonomi di Jakarta juga mulai dibuka sejak awal Juni 2020 lalu.

Menurutnya, di masa transisi seperti saat ini ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha. Tantangan tersebut tak jauh-jauh dari aturan atau protokol kesehatan yang harus diterapkan setelah kembali membuka usaha. Sebab, hingga saat ini aktivitas masyarakat masih harus berdampingan dengan pandemi yang belum berakhir.

"Memang belum pulih seratus persen akan tetapi perlahan sudah mulai. Di masa transisi saat ini memang ada beberapa tantangan yang dihadapi dunia usaha. Mulai belum pulihnya pasar hingga beberapa aturan atau protokol yang wajib ada saat mereka membuka kembali usahanya. Hal ini tantangan utama yang kita hadapi saat ini," ujar Diana dalam keterangan tertulis, Minggu (5/7/2020).

Ia juga mengatakan dalam kondisi PSBB transisi ini aturan-aturan mengenai aktivitas selama pandemi harus bisa dikaji kembali dampaknya terhadap kemampuan dari dunia usaha. Dunia usaha juga perlu waktu untuk menstabilkan bisnis yang sempat hancur karena pandemi COVID-19 ini. Karena itu, ia meminta pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dengan bijak menanggapi berbagai keluhan di dunia usaha

"Dunia usaha saat ini berusaha untuk dapat memulai kembali usahanya sudah sewajarnya apabila kami memerlukan waktu dalam menstabilkan kembali bisnis kami dan pangsa pasar kami yang sempat rusak sebagai dampak penanganan Pandemi COVID-19. Untuk itu kami berharap Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai regulator dapat bijak dalam menanggapi keluhan dari dunia usaha," tuturnya.

CEO PT Suri Nusantara Jaya ini juga menuturkan saat ini masih banyak perbankan yang masih sulit memberikan pinjaman dan diakses oleh pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi. Hal ini terjadi lantaran perbankan masih harus melakukan proses internal serta melihat lebih seksama terhadap debitur dan calon debitur kredit mereka.

"Tapi Kami dapat memahami bahwa perbankan masih harus dapat melihat lebih seksama lagi terhadap debitur dan calon debitur kredit mereka. Ada proses internal dan aturan perbankan yang memang harus mereka lalui, hal ini yang membuat perbankan merasa dilema," ucapnya.

Seleksi serta penilaian yang jeli terhadap debitur dan calon debitur ini memang harus dilakukan untuk menghindari atau mengurangi rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Jika hal ini terjadi maka kinerja bank justru yang akan menjadi semakin buruk di tengah pandemi virus ini.

"Jika penyaluran kredit tak dilakukan selektif, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) justru meningkat signifikan. Oleh karenanya perlu dibuat kebijakan pemerintah yang membuat peraturan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini sehingga agar tepat sesuai kebutuhan para pelaku usaha baik dari tingkat mikro sampai besar yang saat ini terkena dampak dari wabah COVID-19," pungkasnya.