JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Jika dalam waktu dekat Presiden melakukan penyegaran atau resufle Kabinet kami dari DPD HIPPI DKI Jakarta mengusulkan ada Wakil Menteri Koperasi dan UKM.
Keberadaan Wakil Menteri ini sangat penting dan strategis mengingat nasib puluhan juta UMKM saat ini yang sudah rontok sebagai dampak pandemic covid 19 sehingga perlu perhatian dan penanganan khusus.
Pelaku usaha UMKM merupakan sektor yang sangat terdampak oleh pandemic Covid 19, banyak yang sudah tutup, banyak yang menunggak cicilan pinjaman pokok dan bunga, tunggakan kredit kenderaan bermotor dan rumah bahkan untuk membiayai kebutuhan rumah tanggapun sudah mulai ketar-ketir.
“Mereka saat ini sudah banyak yang kehabisan modal karena modal mereka sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama pandemic covid 19 ini bahkan ada yang sudah masuk golongan masyarakat miskin baru. Ini sangat ironis,tanpa ada perhatian dan program khusus dari pemerintah maka pelaku UMKM ini akan susah dan lama untuk bangkit kembali,” ujar Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang.
Disisi lain sektor UMKM ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomin nasional antara lain menyediakan hingga 96 persen dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 persen dari total PDB nasional, menyumbang 14,17 persen dari total ekspor, menggerakkan ekonomi akar rumput, meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Ditengah ancaman krisis ekonomi yang sudah didepan mata, maka untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional sektor UMKM ini harus segera digerakkan.
Berkaca pada krisis ekonomi 1998 dan moneter 2008 keperkasaan UMKM yang tampil sebagai penyelamat ekonomi harus dapat diperankan kembali dengan penanganan khsusus dari Pemerintah. Dan untuk kali ini sebagaimana yang disampaikan Presiden tidak bisa memakai program yang biasa biasa saja tapi harus program krisis UMKM.
“Disinilah fungsi strategis Wakil Menteri Koperasi dan UMKM yang akan banyak dilapangan membuka akses yang dibutuhkan UMKM,”ungkap Sarman.
Salah satu akses harus yang harus disediakan lanjut Sarman adalah Modal Kerja, ini sangat serius karena tanpa modal kerja niscaya mereka akan bisa membuka usaha kembali.
“Apabila Pemerintah tidak dapat memberikan pinjaman modal kerja dengan persyaratan yang mudah maka para Pelaku UMKM akan mendapatkan modal kerja dari rentenir dengan bunga yang sangat besar yang membuat mereka terjerat dengan cicilan pokok dan bunga yang besar dan lama, inilah yang membuat pelaku UMKM akan sangat sulit berkembang dan naik kelas,” jelas Sarman.
Semoga Presiden dapat mempertimbangkan permintaan ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah membina,mengembangkan dan memberdayakan UMKM cepat keluar dari krisis Covid 19 ini. Tentu Wakil Menteri ini figur yang memahami dan mengerti kondisi UMKM, ketika nanti kondisi ekonomi kita sudah pulih dan UMKM sudah dalam kondisi normal jabatan Wamenkop UKM dapat dihapus atau diakhiri.
