JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Optimalisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi solusi memulihkan ekonomi Jakarta yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Pandangan tersebut dikemukakan oleh Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia Jakarta, Djoko Raharto saat tampil sebagai salah satu panelis diskusi bertajuk "Optimalisasi Kredit Usaha Mikro Untuk Pulihkan Ekonomi Jakarta" yang digagas Wartawan Balai Kota, Rabu, 22 Juli 2020.
Menurutnya optimalisasi kredit ini jadi salah satu solusi untuk merespon dampak negatif COVID-19 pada "supply stock" dan "demand stock" akibat kegiatan produksi yang berhenti secara otomatis dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selain kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang bisa diambil pemerintah.
"Respon terhadap hal tersebut, dalam jangka pendek dengan mendukung stimulus ekonomi agar dunia usaha bisa terkurangi dampaknya. Kemudian jangka panjang, harus ada pemulihan ekonomi, Termasuk dengan memberikan pembiayaan kredit, juga pelatihan pemasaran dan produksi bagi UMKM yang bisa dilakukan saat PSBB transisi ini," ujar Djoko.
Untuk pembiayaan kredit bagi usaha oleh perbankan di DKI, tutur Djoko, mencapai Rp1.811 triliun di mana dari jumlah itu Rp149 trilun di antaranya disalurkan pada UMKM dan dari Rp149 triliun ini, untuk kredit mikro berjumlah Rp113 triliun atau hampir 65 persen.
"Nasabah untuk UMKM di DKI itu ada 1.351.223 rekening dengan ada 878.301 rekening ini adalah nasabah mikro. Meski banyak, dari sisi performa, non performance loan (NPL) mikro ini paling kecil hanya 2,1 persen. Kalau total kredit NPL-nya 2,74 persen, UMKM 3,5 persen, untuk mikronya 2,1 persen. Jadi sektor ini cukup baik dalam performa pembiayaan kredit," tutur Djoko.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan situasi andemi ini memiliki dampak yang besar terhadap bidang usaha dan berada di luar dugaan berbagai pihak.
"Di tengah kondisi ini kita tahu bahwa ribuan bidang usaha menengah dan besar juga stagnan, kemudian juga ratusan ribu UMKM kita mati suri dan kita lihat sendiri PHK sudah mencapai 500 ribu dan masih akan terbuka ini bertambah apabila masalah kebijakan COVID-19 ini tidak jitu," kata Sarman.
Menurut Sarman, hampir semua sektor penggerak perekonomian di Jakarta terpuruk mulai dari investasi yang tertahan, kegiatan ekspor-impor menurun, sektor pariwisata yang sepi, hingga ke UMKM yang daya beli masyarakat turun drastis karena tidak ada penghasilan.
Kondisi ini, bisa memiliki efek buruk pada perekonomian nasional, pasalnya 18,10 persen kegiatan perekonomian negara berada di Jakarta (triwulan I 2020) dan perputaran uang ada 70 persen di Jakarta.
"Karenanya harus dicari solusi bersama, pertama pastikan penyebaran COVID-19 semakin menurun dan terkendali, kemudian buat kebijakan yang pro kepada bidang usaha. Kita berharap kepada Pemprov DKI bidang perekonomian untuk bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan di bidang ekonomi harus dievaluasi supaya jangan menghambat bidang usaha," ucap Sarman.
