Oleh Alfin Pulungan pada hari Kamis, 23 Jul 2020 - 19:41:07 WIB
Bagikan Berita ini :

Temui Yudian, GM FKPPI Siap Kawal RUU BPIP

tscom_news_photo_1595507971.jpg
GM FKPPI saat melakukan audiensi di Gedung BPIP (Sumber foto : Humas BPIP)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKKPI) menyatakan sikapnya untuk terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Menurut GM FKKPI, BPIP perlu segera disahkan dalam bentuk UU agar bisa makin optimal menjalankan program implementasi nilai-nilai Pancasila.

Wakil Ketua Umum GM FKPPI, Agoes Soerjanto, mengatakan pihaknya mendukung RUU BPIP yang sedang dibahas di DPR. Hal ini juga sebagai bentuk respons cepat dari usulan berbagai pihak agar nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan perlindungan hukum.

"Kita kawal bersama sampai disahkan dan tindak lanjut kemudian," kata Agoes dalam rapat audiensi di Gedung BPIP, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Juli 2020.

Agoes berharap tak ada lagi prasangka negatif publik terhadap RUU BPIP yang kini telah resmi dibahas di DPR. Pasalnya, RUU BPIP secara substansi berbeda dengan RUU HIP. Dalam RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur BPIP.

Ia mengungkapkan draf RUU BPIP sangat ringkas, hanya berjumlah 16 halaman; terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Sementara RUU HIP berjumlah 46 halaman berisi 10 bab dan 60 pasal.

"BPIP akan semakin memiliki acuan hukum yang kuat, sistemik dan berkesinambungan dalam melaksanakan tugasnya mengimplementasikan Pancasila di segala bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa,” kata Agoes.

Sekretaris Jenderal GM FKPPI, Ari Garyanida menambahkan banyak hal yang akan dilakukan BPIP untuk membumikan Pancasila di masyarakat.

"Salah satunya bagaimana BPIP berperan menjalankan program pembinaan Pancasila di sektor pendidikan, sektor dunia usaha dan sektor sektor lainnya. Atau bagaimana BPIP menyiapkan mekanisme teknik pembinaan Pancasila agar masyarakat mudah mengamalkannya secara kesadaran tinggi dan kultural," jelasnya.

GM FKPPI berharap RUU BPIP akan mengatur bagaimana penanaman nilai-nilai Pancasila kembali dilakukan melalui pendidikan sejak usia dini. “Ke depan generasi muda akan siap menjadikan Pancasila sebagai alat pertahanan yang mujarab dalam menangkal segala gangguan dan ancaman globalisasi. Pancasila jangan dipergunjingkan lagi. Pancasila adalah final,” tandasnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyambut baik dukungan dari GM FKPPI. Ia mengatakan BPIP menginginkan Pancasila bisa dirasakan di semua lini kehidupan. Yudian tak ingin kaum muda Indonesia tak memahami ideologi bangsanya sendiri.

Sementara itu, Wakil Kepala BPIP Hariyono menegaskan, BPIP punya tanggung jawab untuk mengamankan Pancasila. Sebab, Pancasila sudah terpantau semakin surut di era sekarang. Jika kondisi itu dibiarkan, persatuan dan kesatuan bangsa bisa terancam oleh ideologi lain.

Sementara Sekretaris Utama BPIP Karjono menegaskan, pihaknya senantiasa menampung aspirasi masyarakat. Untuk itu, ia mengajak semua pihak saling menjunjung tinggi proses pembentukan peraturan perundang-undangan kepada DPR dan pemerintah dengan tetap mendengarkan suara rakyat.

tag: #bpip  #ruu-haluan-ideologi-pancasila  #pancasila  #gm-fkppi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Penunda Pilkada Perlu Pertimbangan Secara Matang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 22 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI Bambang Patijaya menilai penundaan Pilkada 2020 bukan perkara mudah, diperlukan pertimbangan secara matang dari berbagai aspek. "Kita ...
Berita

Wasekjen Demokrat: Resesi Akibat Salah Kebijakan Jokowi Soal Pandemi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Indonesia resmi memasuki resesi, karena itu perlu solusi kongkrit yang harus dilakukan pemerintah, bukan hanya pragmatis. Demikian disampaikan Wasekjen Partai Demokrat ...