Oleh Alfin Pulungan pada hari Rabu, 29 Jul 2020 - 11:35:11 WIB
Bagikan Berita ini :
Aspirasi Irwan

Kerusakan Akses Menuju KIPI Maloy Butuh Dana 10 M, Legislator Kaltim Ini Siap Perjuangkan di DPR

tscom_news_photo_1595995025.jpg
Anggota Komisi V DPR dari dapil Kaltim, Irwan (kiri) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur hingga kini belum juga beroperasi menyusul banyaknya kerusakan di sejumlah titik menuju pelabuhan tersebut.

KIPI Maloy merupakan proyek strategis Nasional yang anggaran pembangunannya menggunakan APBN. Agar proyek ini kembali berjalan, pemerintah daerah setempat harus memperbaiki akses menuju pelabuhan tersebut. Pembenahan jalan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 10 miliar.

Anggota Komisi Infrastruktur (Komisi V) DPR, Irwan, menyempatkan melihat kondisi proyek tersebut di sela aktivitas reses. Ia mengungkapkan, dari dua jalur di sana, hanya satu yang bisa dilewati. Hal ini karena jalur lainnya yang merupakan arah keluar dari areal pelabuhan, amblas.

"Saya kasih gambaran Balai Jalan Nasional Kaltim PUPR itu membangun jalan juga dari Sangatta-Bengalon-Sangkulirang, bisa tuntas pada tahun depan dengan pola multiyears. Namun, kemudian ada masalah jalan penghubung menuju KIPI Maloy-nya, karena ada 10 segmen (titik) yang mengalami longsor," kata Irwan melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Juli 2020.

Politikus Demokrat ini menuturkan, dirinya melakukan peninjauan dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim dan satuan kerjanya untuk merencanakan perbaikan jalan.

Ia bersama pihak BBPJN bersepakat agar KIPI Maloy, yang merupakan kawasan ekonomi khusus, bisa segera difungsikan karena pelabuhannya sudah rampung terbangun.

"Tetapi ini ada inisiatif yang sangat bagus dari BBPJN untuk melakukan pembuatan desain terkait jalan penghubung KIPI Maloy ini, ada 10 segmen yang sudah direncanakan," kata Irwan.

Sementara itu, Kepala BBPJN Kalimantan Timur (Kaltim), Junaidi, mengatakan ada sejumlah bagian jalan yang amblas karena dibangun di atas tanah yang rawan. Ia menjelaskan, dahulu pengerjaan proyek ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Namun karena sudah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) maka dana dari APBN juga bisa digunakan, dengan syarat sudah ada diskresi dari Kementerian PUPR.

"Kami sudah melakukan pembuatan desain untuk perbaikan di 10 titik tersebut. Apabila kita ada instruksi dan ada dana untuk penanganan, akan segera kami perbaiki. Saya pikir dalam satu tahun saja sudah cukup," ungkap Junaidi.

Junaidi mengimbuhkan, desain perbaikan jalan akses menuju KIPI Maloy sudah beres dikerjakan sejak tahun lalu. Namun sejumlah titik yang saat ini rusak harus diperbaiki dengan anggaran yang cukup besar.

"Kalau perhitungan kita untuk perbaikan 10 titik itu membutuhkan anggaran Rp10 miliar," sebutnya.

Irwan mengaku akan memperjuangkan proses pengajuan anggaran tersebut agar bisa disetujui di Komisi V DPR. Ia berharap tahun depan bisa dilakukan perbaikan menuju KIPI Maloy.

Legislator muda dari daerah pemilihan Kaltim ini menegaskan, seharusnya persoalan infrastruktur di KIPI Maloy menjadi perhatian khusus pemerintah daerah setempat.

"Sekarang kadang terbolak-balik ini, kami seperti mengambil peran eksekutif jadinya. Padahal seharusnya kami sudah menerima bersih usulan terkait perbaikan jalan ini, dan tinggal kami setujui. Tapi tidak masalah, ini kan kemudian kembali untuk kepentingan negara dan rakyat," sindirnya.

tag: #kaltim  #komisi-v  #irwan  #irwan-demokrat  #proyek-infrastruktur  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita
Aspirasi Abdul Fikri Faqih

Fikri Faqih: Keberadaan BPIP Jangan Sampai Jadi Penafsir Tunggal Seperti BP7

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Rabu, 05 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR, Abdul Fikri Faqih, mengatakan keberadaan lembaga yang membidangi urusan ideologi Pancasila semestinya tak berupaya membuat ...
Berita

Anggota Panja Sebut Omnibus Law Bisa Kembalikan Investasi Hingga 900 Triliun

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker), Lamhot Sinaga, menyebut RUU inisiatif pemerintah ini dapat mengembalikan ...