Oleh Alfin Pulungan pada hari Minggu, 16 Agu 2020 - 05:18:30 WIB
Bagikan Berita ini :

Tanggapi Kasus Jerinx, Anggota Komisi Hukum DPR Usul UU ITE Direvisi

tscom_news_photo_1597519299.jpeg
Jerinx (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali menetapkan I Gede Ari Astina alias Jerinx (JRX) sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Rabu (12/8/2020). Akibat pemidanaan tersebut, Jerinx ditahan 20 hari ke depan.

Jerinx dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 310 KUHP dan/atau pasal 311 KUHP, dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Awalnya, pada 13 Juni, penggebuk drum Superman Is Dead ini mengunggah pernyataan, "Gara-gara bangga jadi kacung WHO (Badan Kesehatan Dunia), IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19 (COVID-19)"--kelak pernyataan ini diringkas menjadi "IDI kacung WHO."

Selanjutnya ia menulis, "Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur, kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?" Lantas dalam caption ia menulis, "Bubarkan IDI. Saya enggak akan berhenti menyerang kalian sampai ada penjelasan perihal ini."

Namun alih-alih penjelasan, yang Jerinx terima adalah pelaporan. IDI tak terima pernyataan tersebut. IDI Bali mengadukannya ke polisi pada 16 Juni dengan nomor laporan LP/263/VI/2020/Bali/SPKT.

Merespons hal itu, Anggota Komisi Hukum (Komisi III) DPR, Rahmat Muhajirin, mengatakan sulit membedakan mana yang menyatakan pendapat, mengkritik, cibiran, candaan maupun benar-benar pernyataan yang melanggar hukum. Pada akhirnya, kata Rahmat, sangat tipis sekali membedakan penilaian tersebut karena adanya UU ITE.

Oleh Sebab itu, politikus Gerindra ini mengusulkan dilakukan kajian yang komprensif dengan melakukan revisi UU ITE. Hal ini perlu dilakukan karena hak menyatakan pendapat dijamin UUD 1945.

"Makanya nanti saya kaji itu UU ITE. Karena UU ITE itu saya lihat itu tadi jadi perbedaannya tipis antara orang yang hanya menyatakan pendapat, menyindir, itu semua dihantam. Tergantung asumsi dan pengertian hukumnya," kata Rahmat saat dihubungi, Sabtu, 14 Agustus 2020.

Rahmat Muhajirin



Dua Hal Krusial

Rahmat meminta pihak Polda Bali memperhatikan dua hal krusial. Pertama, apakah ada unsur niat jahat dari JRX memposting pernyataannya itu di media sosial miliknya.

"Setiap tindak pidana itu perlu ada unsur mens rea, ada niat berbuat jahat atau tidak kan. Itu juga harus dipertimbangkan," katanya.

Legislator asal Jawa Timur ini menilai pernyataan JRX tersebut ada korelasinya dengan IDI. Misalnya kebijakan WHO harus dilaksanakan oleh IDI.

"JRX ini punya niat jahat nggak? Terus kita lihat nggak ada niat jahat, mungkin itu hanya cibiran. Makanya itu harus dilihat secara komperensif," kata Rahmat.

Kedua, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan. Pasalnya, bicara soal WHO, tidak hanya kasus JRX, negara-negara di dunia sudah tidak percaya dengan WHO.

"Akhirnya berita di luar itu sudah tidak percaya WHO, karena dianggap sebagai kepanjangan tangan investor," pungkas Rahmat.

tag: #jerinx  #komisi-iii  #rahmat-muhajirin  #hukum  #uu-ite  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Diduga Sering Cemarkan Nama Baik NU, Gus Nur Ditangkap Polisi

Oleh Rihad
pada hari Sabtu, 24 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap Sugi Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang bermuatan SARA dan penghinaan. ...
Berita

Perpres Pelibatan TNI Harus Sesuai dengan UU TNI dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme telah dibahas oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah.  Pembahasan ini ...