Oleh Givary Apriman pada hari Kamis, 17 Sep 2020 - 10:55:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Legislator PKB Ini Sebut Klaster Pendidikan Sebaiknya Tak Masuk RUU Ciptaker

tscom_news_photo_1600311344.JPG
Legislator PKB Abdul Wahid (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Legislator PKB Abdul Wahid menyarankan agar Klaster pendidikan diimbau tak perlu masuk dalam konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Bila dipaksa masuk ke dalam RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebelumnya, Wahid juga mengungkapkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan adalah nirlaba, bukan pencari laba sesuai putusan Mahkamah Agung.

"Kalau ini kita serahkan ke RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Ini yang kita tidak mau. Komersialisasi pasti kepentingannya bisnis. Ini menurut saya perlu didudukkan. Masalah ini nanti bisa merambah pula ke pesantren," ungkap Wahid melalui keteranganya, Rabu (16/09/2020).

Anggota Badan Legislasi tersebut mengaku kalau dirinya masih ragu dengan mengintegrasikan UU Pendidilan ke dalam RUU Ciptaker.

Menurutnya, pasti akan ada pertentangan terutama dengan UUD NRI Tahun 1945 ketika kalster pendidikan masuk dalam RUU Ciptaker yang sedang dibahas Baleg DPR.

"Pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tertuang dalam UUD dan diperkuat dengan UU lain. Ini tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tetap harus diatur dalam UU tersendiri," pungkasnya.

tag: #pkb  #dpr  #baleg-dpr  #ruu-ciptaker  #pendidikan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Benny Harman Tanggapi Desakan untuk Bongkar Korupsi Bansos

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 24 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Anggota Partai Demokrat Benny Harman turut menanggapi kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos). Hal tersebut disampaikan Benny Harman melalui cuitan di akun Twitter ...
Berita

KPK Akan Dalami Keterlibatan Herman Hery dalam Korupsi Bansos

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dua Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut menerima kuota terbesar terkait proyek bansos untuk wilayah Jabodetabek. Dilansir dari laporan ...