Oleh Givary Apriman pada hari Kamis, 17 Sep 2020 - 10:55:47 WIB
Bagikan Berita ini :

Legislator PKB Ini Sebut Klaster Pendidikan Sebaiknya Tak Masuk RUU Ciptaker

tscom_news_photo_1600311344.JPG
Legislator PKB Abdul Wahid (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Legislator PKB Abdul Wahid menyarankan agar Klaster pendidikan diimbau tak perlu masuk dalam konsep Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Bila dipaksa masuk ke dalam RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Padahal, pendidikan adalah kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebelumnya, Wahid juga mengungkapkan bahwa lembaga penyelenggara pendidikan adalah nirlaba, bukan pencari laba sesuai putusan Mahkamah Agung.

"Kalau ini kita serahkan ke RUU Ciptaker, berarti ada komersialisasi pendidikan. Ini yang kita tidak mau. Komersialisasi pasti kepentingannya bisnis. Ini menurut saya perlu didudukkan. Masalah ini nanti bisa merambah pula ke pesantren," ungkap Wahid melalui keteranganya, Rabu (16/09/2020).

Anggota Badan Legislasi tersebut mengaku kalau dirinya masih ragu dengan mengintegrasikan UU Pendidilan ke dalam RUU Ciptaker.

Menurutnya, pasti akan ada pertentangan terutama dengan UUD NRI Tahun 1945 ketika kalster pendidikan masuk dalam RUU Ciptaker yang sedang dibahas Baleg DPR.

"Pendidikan adalah tanggung jawab negara yang tertuang dalam UUD dan diperkuat dengan UU lain. Ini tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tetap harus diatur dalam UU tersendiri," pungkasnya.

tag: #pkb  #dpr  #baleg-dpr  #ruu-ciptaker  #pendidikan  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Perpres Pelibatan TNI Harus Sesuai dengan UU TNI dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 24 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme telah dibahas oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah.  Pembahasan ini ...
Berita

PDIP ke Jokowi: Ingat Sejarah, Hati-Hati 'Kudeta Merangkak'

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus PDIP Darmadi Durianto mengingatkan presiden Jokowi di satu tahun pertama periode kedua pemerintahannya untuk berhati-hati dan waspada terhadap manuver-manuver ...