JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menaikkan alokasi dana desa untuh tahun 2021. Namun kenaikan ini diminta agar pemerintah juga melakukan data desa secara presisi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPR, Ahmad Syaikhu setelah mengetahui masih tingginya angka ketidakakuratan terkait data desa. Padahal, kondisi ini membuat rencana pembangunan jadi tidak tepat saat diimplementasikan.

"Data desa kita masih jauh dari harapan. Masih tidak presisi atau akurasinya rendah," kata Syaikhu dalam keterangan tertulis, Kemarin, 19 September 2020.

Pernyataan Syaikhu itu tidak sembarangan. Ia mengaku pernah bertemu dengan Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB, Sofyan Sjaf dan menemukan ada 57,7 persen data desa yang masih tidak akurat.

Menurutnya, dampak itu membuat banyak kesalahan dalam perencanaan program pembangunan di desa. Bahkan kesalahan data semacam itu juga berpengaruh pada pembangunan nasional. "Data desa yang tidak presisi berdampak pada pembangunan nasional secara keseluruhan," ujar Syaikhu.

Ahmad Syaikhu

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga menjelaskan kunjungan kerjanya ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kamis (17/9) lalu. Syaikhu mengatakan, rencana pembuatan Aerocity, hendaknya disertai dengan membuat dan memberdayakan desa unggulan di sekitar bandara semisal membangun Desa unggul dalam wisata, kuliner, UMKM, dan program sejenis.

Namun, keunggulan itu perlu dieksplorasi terlebih dahulu dengan mengetahui potensi desa masing-masing melalui peta desa presisi. Ini bisa jadi proyek percontohan.

"Ada rencana membuat Aerocity di BIJB Kertajati. Agar desa unggulan ini betul-betul optimal keberadaannya, maka harus diketahui potensi desanya dengan peta desa presisi. Kita jadikan proyek percontohan," jelasnya.

Diketahui, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan alokasi dana desa pada 2021 senilai Rp72 triliun, naik 1,1 persen dibandingkan tahun ini yang senilai Rp 71,2 triliun.

"Contoh, desa yang kita harapkan atau yang kita tuju adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu 16 September 2020.

Untuk mengentaskan kemiskinan, penggunaan dana desa akan diubah. Para kepala desa hanya perlu mengacu pada 17 Sustainable Development Goals atau (SDGs) atau yang disebut Pembangunan Berkelanjutan.

Syaikhu mengapresiasi kenaikan ini meski angkanya tidak begitu signifikan, yakni hanya 1,1 persen. Ia berharap dana yang tersedia betul-betul difokuskan untuk mewujudkan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Kenaikan ini harus fokus untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab itu data desa presisi jadi sangat penting," katanya.