Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 23 Sep 2020 - 17:45:35 WIB
Bagikan Berita ini :

Kuasa Hukum Bantah Dakwaan JPU: Pinangki Tidak Terima Uang 500.000USD

tscom_news_photo_1600857935.jpeg
Pinangki (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Kuasa Hukum, Dr Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H Sirna Malasari membantah dakwaan JPU menerima uang sebesar USD 500.000 dari Joko Soegiarto Tjandra (JST) untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Bantahan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Pinangki Sirna Malasari, Aldres Napitupulu, setelah persidangan kasus Fatwa MA untuk JST dengan nomor perkara 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Persidangan tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ketat. Aldres menegaskan, Pinangki tidak pernah menerima uang tersebut.

“Uang USD 500.000 itu tidak diberikan kepada ibu Pinangki. Beliau tidak pernah menerima uang tersebut. Kalaupun ada uang yang dimaksud itu bukan diberikan kepada ibu Pinangki,” ujar Aldres usai persidangan tersebut.

Menurutnya, ada beberapa materi dakwaan yang tidak nyambung. Misalnya, dalam dakwaan pertama, terdakwa dituduh menerima janji sejumlah uang USD 500.000 dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra.

Tetapi dalam dakwaan ketiga, terdakwa bermufakaat memberikan uang kepada pihak lain dengan jumlah yang sama.

“Ini menurut kami cukup aneh. Ketika seorang terdakwa dituduh sebagai penerima dan juga dituduh sebagai pemberi. Ini yang menjadi salah satu point keberataan kami Minggu depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Aldres juga membantah pengakuan Jaksa Pinangki berinisiatif bertemu Joko Candra pada September 2019. Menurutnya, tidak ada pengakuan itu dalam berkas berkara.

“Kami tidak tau dari mana sumber tuduhan itu. Itu tidak ada dalam berkas perkara,” jelasnya.

Demikian juga dengan dakwaan terkait rancangan membuat 10 action plan. Aldres mengatakan action plan itu bukan berasal dari Pinangki Sirna Malasari. Kliennya tidak tahu menahu soal action plan. Apalagi pembuatnya.

“Itu juga tidak jelas, asalnya dari mana dan siapa yang buat. Jaksa sendiri sudah mengaku. Dari 10 action plan itu, tidak ada yang terlaksana atau nggak yang jadi. Dan Jaksa tadi 3 kali menyebutkan, itu tidak terlaksana, ” terangnya.

Aldres menegaskan banyak materi dakwaan JPU yang tidak sesuai. Karena itu, Tim Kuasa hukum mengajukan eksepsi. Namun, Aldres tidak menyampaikan secara detail materi dakwaan yang menjadi keberataannya.

“Tanggapan resminya akan kami sampaikan dalam eksepsi yang akan sampaikan Minggu depan. Intinya, kami keberataan terhadap beberapa hal terkait isi dakwaan.Detail keberataan kami, tidak bisa kami sampaikan sekarang. Poinnya, kita sampaikan Minggu depan saja," pungkas Aldres.

tag: #jaksa-pinangki  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Jaksa Agung Didesak Bongkar Dugaan Keterlibatan Grup Bakrie Dalam Kasus Jiwasraya

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 23 Okt 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Dr Dewinta Pringgodani SH MH mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin agar segera memerintahkan Jampidsus untuk melakukan penyelidikan dan ...
Berita

BP2MI Ungkap Pemerasan Terhadap Pekerja Migran ke Korea

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI) Benny Rhamdani mengungkap adanya praktik pemerasan yang dilakukan perusahaan kepada pekerja migran Indonesia ...