Oleh Alfin Pulungan pada hari Selasa, 06 Okt 2020 - 16:11:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Membangun Desa dengan Berpijak pada Nilai-nilai Pancasila

tscom_news_photo_1601975433.jpeg
Papan Pancasila di jalan desa (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Guna mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat, pembangunan harus dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Terkhusus desa yang menjadi kawasan terbesar di Indonesia, pembangunan di daerah ini harus menjadi prioritas dengan mengaktualkan Pancasila.

Sari pati nilai-nilai Pancasila adalah gotong royong. Hal ini menjadi diferensia bagi bangsa Indonesia yang tumbuh dari nilai-nilai lokal. Pembangunan dengan semangat gotong royong tersebut diharapkan terus ada di desa sebagai satuan masyarakat terkecil di Indonesia.

Hal itu menjadi benang merah dalam seminar online sosialisasi Pancasila bertajuk "Pengarusutamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Pembangunan Desa Menuju Indonesia Maju" yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara virtual, Selasa, 6 Oktober 2020.

Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Kepala BPIP, Prof Yudian Wahyudi; Ketua Komisi DPR RI, Doli Kurnia Tandjung; Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes-PDTT, Taufik Madjid; Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Prof Muradi; Plt Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prof Adji Samekto.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, nilai-nilai Pancasila memang banyak digali dari sumber lokal seperti desa. Hal itu mengingat kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia sejak dulu kala memang dimulai dari desa. Dari sini kemudian muncul kearifan lokal yang menjadi benih-benih munculnya konsep Pancasila. "Di desa lah kita menemukan nilai-nilai Pancasila," kata Yudian.

Untuk meningkatkan kesadaran warga di desa dalam mengamalkan Pancasila, Kementerian Pembagunan Desa, Daerah Tertinggal dan Tranmisgrasi (Kemendes PDTT) sebelumnya telah menggandeng BPIP sebagai mitra. BPIP diharapkan dapat membangun ketahanan warga di 74.953 desa seluruh Indonesia.

Yudian menuturkan, pembangunan di desa dalam program pembinaan Pancasila, sudah menjadi fokus BPIP sejak dirumuskannya rencana pembangunan jangka menengah Nasional 2020-2024. Dengan bermitra bersama Kementerian Desa PDTT, maka langkah menumbuhkan karakter bangsa di desa menjadi semakin terakselerasi.

"BPIP terutama dalam agenda pembangunan berkomitmen menjalankan terkait dengan pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa," katanya.

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemdes-PDTT, Taufik Madjid, mengatakan konsep pembangunan di desa yang menjadi program Kemendes-PDTT di antaranya adalah ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila atau lebih dikenal sebagai ekonomi Pancasila.

Konsep ini, ia menjelaskan, merupakan pembangunan ekonomi di mana berpijak pada semangat gotong royong. Pembangunan desa tidak hanya dilihat dari kacamata ekonomi (kapital), tetapi lebih pada kacamata kemandirian. Meski begitu, pembangunan desa saat ini bergantung pada pendampingan terhadap desa.

”Harus diakui pendamping ada yang nilainya bagus dan ada yang kurang. Oleh karena itu, akan terus dicarikan formula pendampingan yang baik untuk desa-desa," kata Taufik.

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Prof Muradi, mengatakan pembangunan di desa harus berdasarkan prinsip kolektivitas mengatasi individualitas. Apalagi, lanjut dia, kuatnya arus globalisasi telah membawa sejumlah tantangan bagi karakter masyarakat di desa, terutama berkaitan dengan hal ideologi.

"Soal keyakinan baru, banyak mereka membawa nilai-nilai baru, misal sangat liberal dan atau sangat agamis," ujarnya

Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki kecenderungan liberal atau agamis, biasanya akan membawa semangat ideologi baru.

Dalam hal agama misalnya, seseorang bisa menjadi radikal manakala ideologi yang ia yakini bertentangan dengan Pancasila, bahkan menganggap Pancasila sebagai konsep profan yang perlu diperangi. "Keyakinan ideologi ini mengikis nilai-niai panasila,” kata Muradi

Menurut Muradi, apa pun model pembangunan yang didesain di desa, insentif moral harus melampaui material. Misalnya peneguhan tentang persaudaraan, keguyuban, serta ada nilai-nilai mulia yang harus dihidupi dibandingkan pencapaian-pencapaian material.

Untuk itu, ia mendorong Kemendes PDTT dan BPIP agar membuat skema strategis dalam menghadapi dinamika politik yang ada di desa. Ia menawarkan tiga upaya yang bisa menjadi alternatif: Perumusan-penetapan-pelaksaan ideologi Pancasila, pemberdayaan-pembinaan-pengembangan masyarakat desa, dan mendorong-stimulasi-asistensi.

Ketiga peran itu, kata Muradi, akan menjadi skema pengarusutamaan Pancasila yang menyasar kelompok: aparatur desa, tokoh masyarakat atau agama, pemuda, dan masyarakat umum. "Yang dicari adalah semangat bergandengan tangan dan yang harus dibangun adalah bekerjasama," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Prof Adji Samekto menekankan pentingnya sosio-historis dan filosofis Pancasila bagi pembangunan desa. Kendati pun Pancasila kini dikenal dan diajarkan di sekolah-sekolah, namun hal itu tak menjamin bagi warga desa yang memahami sepenuhnya basis filosofis Pancasila.

Adji memaparkan ada empat alasan mengapa Pancasila perlu diarusutamakan di wilayah paling dasar Indonesia. Desa ditunjuk sebagai titik tumpu pembangunan, agar desa menjadi lokus pembangunan bersandarkan filosofi Pancasila. Penekanan ini sekaligus menjadi penanda ke mana arah pembangunan desa mesti digerakkan.

Pertama, adalah alasan historis. Adji menjelaskan Pancasila adalah landasan ideologi yang terumuskan dala pembukaaan UUD 1945. Posisi itu menandakan bahwa Pancasila menempati urutan teratas sebagai sumber moral kehidupan bangsa Indonesia.

“Rumusan pembukaan pancasila dalam UUD adalah norma dasar tertinggi, yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangn,” kata Adji.

Kedua alasan filosofis. Pancasila, kata Adji, merupakan hal yang mendasar dan mengandung nilai-nilai. Oleh karena ia mengandung nilai, maka Pancasila bersifat abstrak. Sebuah nilai, pastilah bersumber dari hal yang melekat bagi bangsa: seperti bersumber dari fakta dan bersumber dari pengalaman akal.

Fakta menjadi realitas yang terjadi secara apa adanya dalam kehidupan eksternal masyarakat. Namun, berkat akal manusia, sesuatu bisa kemudian bernilai dan menjadi budaya bagi kelompok masyarakat.

Kendati begitu, tak bisa dinafikan bahwa fakta ada yang bersifat negatif, seperti perbudakan di masyarakat merupakan fakta riil yang terjadi. Namun, seiring perkembangan akal manusia pula, ia akan menilai hal itu sebagai sebuah konsep perbuatan yang tidak manusiawi. Dari sinilah kemudian muncul nilai-nilai kemanusiaan.

Ketiga adalah alasan yuridis. Seperti ditekankan Adji, Pancasila berperan sebagai norma dasar tertinggi yang akan melahirkan hikum positif. Pancasila adalah sumber dari segala sumber Negara. “Jadi baik peraturan di tingkat daerah maupun di tingat pusat, itu tidak boleh bertentangan dengan pancasila,” kata Adji.

Keempat, alasan sosiologis. Seiring arus globalisasi (1989-1990), masyarakat dunia dihadapkan pada kebijakan dunia tentang pasar bebas. Dari sini lalu muncul gerakan-gerakan transnasionalisme, seperti gerakan terorisme.

Globalisasi, kata Adji, akhirnya melahirkan tuntutan yang mempengaruhi penyelenggaraan Negara, seperti HAM dan kebebasan berpendapat. Desakan itu menjadikan Indonesia mengalami reformasi negara pada tahun 1997 sampai 1998.

Sebagai benteng terhadap ideologi asing yang berpotensi masuk, pemerintah Indonesia pada saat itu berkomitmen meneguhkan Pancasila. Namun, agar agar tidak ada lagi tafsir tunggal Pancasila seperti yang dilakukan rezim orde baru, maka sebuah lembaga besutan Soeharto bernama Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) dihapuskan.

Selain itu, Adji menekankan Pancasila bukan sekedar moral, bukan sekedar toleransi, tapi pancasila merupakan ideologi yang kompleks yang bahkan berfungsi sebagai landasan pembangunan bangsa. Untuk itu, Adji mengajak seluruh pihak untuk melihat apa tujuan pembangunan Pancasila yang sesungguhnya.

“Ini semua adalah dalam onteks proses, jadi tidak disebut kita sudah mencapai. Bagaimanapun mencapai tujuan pasti membutuhkan proses," pungkasnya.

tag: #pancasila  #desa  #bpip  #kemendes-pdtt  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Syarief Hasan Dorong Santri Indonesia Terus Berkarya Di Masa Pandemi Covid-19

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 23 Jan 2021
CIANJUR (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengingatkan,q para santri di berbagai pondok pesantren bahwa pandemi Covid-19 yang melanda bangsa dan mengakibatkan ...
Berita

Banjir, Longsor Kembali Hantam Manado

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tingginya Curah hujan di sertai petir sejak Siang, Jumat ( 22/1/2021) di Wilayah Manado dan sekitarnya, Mengakibatkan banjir dan longsor di hampir seluruh wilayah Kota ...