JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Politik Cecep Sopandi mengatakan kalau pengesahan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law kian menjadi bola liar, setelah berbagai pandangan dikeluarkan oleh pengamat dan politisi di DPR RI.
Polemik tersebut akan dijadikan oleh para penentang untuk menentang kebijakan Pemerintah lewat berbagai sektor, termasuk Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Cecep menilai kalau pengesahan UU Omnibus Law ini sangat berpengaruh buat partai politik yang mendukung pengesahan UU tersebut di Pilkada serentak nanti, akibat dari polarisasi dukungan dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau dilihat dari komposisi koalisi di Pilkada, rasanya sulit bagi buruh untuk mendukung atau menolak partai yang terlibat dalam pengesahan UU Ciptaker, mengingat terjadi polarisasi dukungan,” kata Cecep, Rabu (07/10/2020).
Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol"s) tersebut menuturkan satu cara perlawanan buruh kepada Pemerintah dan DPR atas pengesahan UU Omnibus Law dengan Golput di Pilkada serentak 2020.
Menurutnya, jika aksi Golput ini dilakukan maka akan berubah konstalasi politik, terkhusus bagi calon yang diusung oleh partai pendukung pengesahan UU Omnibus Law.
“Pilihan rasional bagi perlawanan buruh pada simbol kekuasaan adalah dengan Golput di Pilkada. Jika itu dilakukan, ini merubah konstalasi politik. Calon yang diunggulkan diprediksi akan menyusut, mengingat ada sekian persen pemilihnya Golput dan tidak hadir di TPS menyuarakan hak pilihnya,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, hampir seluruh buruh di daerah menggelar aksi penolakan terhadap disahkannya UU Omnibus Law (Cipta Kerja).
Magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini mengambil contoh di daerah Karawang, Jawa Barat dimana ratusan ribu pekerja buruh melakukan aksi penolakan dan ini sangat berpotensi terhadap Pilkada nanti.
“Buruh di Karawang hari ini demo lebih banyak, ini akan berpotensi mendorong gerakan delegitimasi pada simbol kekuasaan. Termasuk Pilkada. Suara buruh cukup signifikan, ditambah pengangguran dan para pekerja rentan. Jumlahnya kurang lebih 400.000 orang. Ini belum termasuk emak-emaknya yang juga ikut terdampak,” pungkasnya.
