JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dalam membantu UMKM di masa pandemi Covid-19. Tetapi juga perlu diingatkan proses eksekusi program yang belum sepenuhnya sesuai. Sementara saat yang sama, utang negara sudah tinggi, pertumbuhan masih rendah dan spending juga tinggi.
Hal ini disampaikan anggota Komisi VI Edhie Baskoro Yudhoyono dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Kamis (21/1/2021).
‘’Kita apresiasi Kemenkop dalam semangat bantu UMKM di masa pandemi. Tapi, meskipun sosialisasi dan informasi program tersebut juga sudah banyak dilakukan, tetap masih ada sejumlah pertanyaan dan kendala yang ditemui para pendaftar,’’ kata Ibas, sapaan Ketua FPD.
Ibas mengingatkan agar daftar penerima tidak hanya sekadar daftar. Tapi harus benar-benar sesuai dalam realisasinya.
‘’Nah, ingat Pak, UMKM adalah penyokong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sangat penting,’’ tukas Ibas lagi.
‘’Survival mode dulu. Baru sustainable mode. Setelah itu expanding and inovation mode on. Begitu semestinya, baru bisa dibilang naik kelas UMKM kita,’’ lanjutnya.
Di tengah persoalan yang ada, Ibas juga mengkritisi program bantuan presiden. ‘’Alih-alih seperti itu, kok ini tidak semua cair itu program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah terdaftar sesuai syarat. Alamak! Bantu saat bangkrut atau bantu sebelum bangkrut, Pak Menteri?’’ katanya.
Ibas juga menambahkan, apa yang ia sampaikan merupakan refleksi dari suara di tengah masyarakat.
‘’Aspirasi dapil, Pak. Di tanah karasidenan Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo) juga dihuni banyak usaha mikro kecil menengah UMKM) bahkan ultra mikro, Pak. Jadi tolonglah perhatikan nasib wong cilik, rakyat kecil ini 2,4 jt. Kan 28 triliun untuk 12 juta UMKM itu lumayan, itu pun belum seluruhnya. Karena kita tahu 80 prosen usaha daerah itu ya UMKM. Bantu UMKM, ekonomi kita bangkit, rakyat tersenyum!’’ pungkasnya.
