JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Isu kudeta kepemimpinan Partai Demokrat menimbulkan gejolak tersendiri di dalam parta. Suara kader Demokrat mulai terdengar dari berbagai daerah. Beberapa daerah memberi dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tapi sebagian besar masih belum terdengar posisinya.

Kader Partai Demokrat DKI Jakarta mendukung kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum. "DPD DKI Jakarta beserta DPC, PAC sampai ranting di DKI Jakarta tetap setia dan solid membela AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sampai titik darah terakhir," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso.

Ia menyatakan, salah satu bentuk dukungan itu dibuktikan dengan surat bermaterai bersama pimpinan DPC se-Jakarta. Dalam surat tersebut, seluruh kader partai menyatakan tunduk dan patuh atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hasil kongres V partai Demokrat pada 15 Maret 2020.

"Kami bertekad akan melawan seluruh upaya pengkhianatan dan makar, serta gerakan inkonstitusional lainnya yang bertentangan dengan AD/ART dan kode etik partai Demokrat," tuturnya, Selasa (2/2)

Santoso menegaskan bahwa seluruh kader baik tingkat DPD, DPC, PAC hingga ranting akan tetap bersatu dan solid untuk membangun kebesaran Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY dalam rangka memperjuangkan harapan rakyat dan memenangkan pemilu mendatang.

Dukungan Jabar

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat juga tetap mendukung AHY. "Saya pastikan 1.000 persen sangat solid. Kondisi pengurus dan kader di bawah pimpinan Ketum AHY ini sedang dalam kondisi yang high performance," ujar Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW, di Bogor, Rabu (3/2).

"Bukan karena semata-mata aura dan spirit kepemudaan yang dipancarkan oleh AHY dan jajaran DPP PD saat ini, tapi karena isu dan gagasan yang digaungkan dan diinstruksikan agar Demokrat berkoalisi dengan rakyat ini benar-benar memberikan spirit yang sangat mengikat dan menguatkan daya juang pengurus dan kader di grassroot," kata AW.

Ia menilai, adanya oknum internal atau pun eksternal partai yang terlibat dalam isu kudeta tersebut, tak mengubah soliditas kader di internal Partai Demokrat.

"Saya pastikan bahwa mereka amat salah bacaannya. Apalagi, ketika DPP PD pun mensinyalir ada pihak-pihak dari Istana yang juga turut dalam upaya ini," ujar legislator asal Kabupaten Bogor itu.

Siap Sanksi Kader

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Asri Auzar, juga angkat bicara. Ia menegaskan seluruh kader Partai Demokrat Riau mulai dari ranting hingga tingkat provinsi solid mendukung kepemimpinan AHY. Jika ada pihak-pihak yang ingin mengkudeta AHY maka jajaran DPD Partai Demokrat Riau bersama kabupaten/kota se-Riau akan berada pada garis paling depan melakukan perlawanan.

"Kami 12 kabupaten-kota sangat solid di bawah komando Ketum AHY. Jangan ada yang coba-coba bermain dengan Demokrat. Kami akan lawan hingga titik darah terakhir. Kami tidak mau diganggu oleh siapapun," ucap Auzar.

Bahkan secara tegas dia akan memberlakukan sanksi bagi kader DPD Partai Demokrat Riau yang mencoba untuk ikut andil dalam upaya pengambilalihan kekuasaan secara paksa itu.

"Kalau ada kader yang ingin ikut-ikutan dalam gerakan itu, kami akan tindak tegas. Kalau dia masih kader dan tercatat namanya dalam SK, kita minta dewan pimpinan pusat (DPP) bersama dengan dewan pengawas dan dewan pembina partai demokrat untuk dapat mengambil keputusan dan sikap yang tegas terhadap kader-kader yang semacam itu," ucap dia.

"Untuk apa kita dengar suara sumbang mereka (mantan kader). Saya bisa katakan mereka merupakan orang-orang yang putus asa," ucap politisi asal Kabupaten Rokan Hilir itu.

Kritik untuk AHY

Meski suara dukungan berdatangan, kepemimpinan AHY bukan tanpa kritik. Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan pernyataan AHY yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.

"Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai," kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, para pendiri dan senior Partai Demokrat telah mendengarkan dan mengkaji pengaduan serta keluh kesah kegundahan kekecewaan para kader di daerah terkait pelaksanaan Kongres Demokrat pada Maret 2020.

Menurut dia, para kader tersebut menilai Kongres tersebut menghasilkan demokrasi semu, cacat hukum karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Tidak memenuhi tata cara Kongres partai, tidak ada LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban), terkesan kongres jadi-jadian, pengangkatan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dipaksakan," ujarnya.

Ahmad Yahya mengatakan, para senior Demokrat juga menerima aduan bahwa selama kepemimpinan AHY, DPP Partai Demokrat meminta dan memungut iuran dari tiap fraksi di DPD dan DPC Demokrat di daerah sehingga menambah beban partai di daerah.

Dia menilai langkah tersebut sebelumnya tidak pernah terjadi di era Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya yaitu Budi Santoso, alm Hadi Utomo, dan Anas Urbaningrum.

"Lalu proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten/kota yang diusulkan Demokrat pada era Ketua Umum sebelumnya, diserahkan penuh kepada pengurus DPD dan DPC. Namun saat ini sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan atau aspirasi daerah khususnya kabupaten/kota," katanya.

Dia mengatakan, harapan kader Demokrat secara umum menginginkan adanya perubahan lebih baik ke depan dan partai tersebut kembali menjadi partai besar serta kesan negatif sebagai parpol eksklusif dan milik keluarga harus dihilangkan.

Ahmad Yahya menjelaskan, harapan kader Demokrat secara khusus adalah tantangan meningkatnya ambang batas parlemen menjadi 7 persen namun faktanya perolehan suara partai tersebut dalam dua kali Pemilu terakhir terus menurun.

"Fakta lain adalah hasil Pilkada banyak yang gagal sehingga kader Demokrat di daerah berharap dapat dipimpin figur yang sudah matang, memiliki ekstra kemampuan kepemimpinan, pengalaman dan ketokohan untuk mengembalikan kejayaan Demokrat seperti di tahun 2009," ujarnya.

Dia juga menjelaskan terkait kedudukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, itu bukan hal yang inkonstitusional namun telah diatur dalam AD/ART partai.

Menurut dia, usulan KLB sepenuhnya adalah hak DPC dan DPD Partai Demokrat sebagai pemegang hak suara sedangkan DPP hanya memiliki satu hak suara.

"Apabila dilarang atau jadi hal tabu (KLB) maka tentu yang melarang tidak memahami aturan dan asas demokrasi," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa KLB adalah konstitusional karena sudah diatur AD/ART sebagai salah satu alternatif untuk menguji kemampuan atau kepiawaian seseorang dalam membesarkan partai.

Menurut dia, dengan adanya aturan itu maka Ketua Umum harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi usulan KLB.

Hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain para mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat yaitu M. Darmizal, Yus Sudarso, Sofwatillah Muzaid, dan Tri Yulianto.