Oleh Bachtiar pada hari Jumat, 12 Feb 2021 - 14:37:40 WIB
Bagikan Berita ini :

Bantah Isu Ikut Penolakan, FPD Tegaskan Revisi UU Pemilu Harga Mati

tscom_news_photo_1613115460.jpeg
Wahyu Sanjaya Politikus Demokrat (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sampai saat ini Revisi UU Pemilu masih di Baleg DPR RI dan belum diserahkan kembali ke Komisi II. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya.

Wahyu Sanjaya juga menuturkan, jika sesuai dengan UU MD3 dan Tatib DPR keputusan resmi komisi harus diambil melalui rapat pleno Komisi II.

"Sehingga tidak benar apabila keputusan diambil melalui rapat Poksi," kata Wahyu Sanjaya, Kamis, (11/2/2021).

Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi II DPR RI sepakat untuk tidak melanjutkan Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Dikatakan oleh Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia kesepakatan tersebut diambil seluruh pimpinan dan kapoksi di Komisi II DPR RI.

Wahyu Sanjaya sekali lagi menegaskan bahwa tidak benar FPD menyetujui untuk tidak membahas Revisi UU Pemilu.

Pasalnya, kata Wahyu Sanjaya, sesuai dengan arahan Ketua umum DPP Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat bahwa Revisi UU Pemilu adalah harga mati.

"Dan kami akan terus memperjuangkan itu di parlemen” tutup Anggota dari Dapil Sumsel 2 ini.

tag: #revisi-uu-pemilu  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan Ir. Ali Wongso Sinaga
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Dompet Dhuafa: Sedekah Yatim
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Dompet Dhuafa: Parsel Ramadan
advertisement
Dompet Dhuafa: Zakat Fitrah
advertisement
Domper Dhuafa: Sedekah Quran
advertisement
Lainnya
Berita

Fraksi Demokrat Harap Penggabungan Dua Kementerian Jauh Dari Intervensi Politik

Oleh Bachtiar
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid berharap agar penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek dapat melahirkan kebijakan yang lebih produktif bagi dunia ...
Berita

DPR Harap Pembentukan Keminves Bisa Selesaikan Masalah Klasik Birokrasi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah mengatakan, dengan terbentuknya Kementerian Investasi (Kemeinves) dapat menyelesaikan masalah klasik yakni persoalan ...