Oleh Yoga pada hari Jumat, 12 Feb 2021 - 19:50:32 WIB
Bagikan Berita ini :

Politikus PAN Kritik Kementerian ESDM Soal Anggaran Rp 287 M untuk Studi Kebijakan

tscom_news_photo_1613134232.jpg
Andi Yuliani Paris Politikus PAN (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONG SENAYAN)- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Andi Yuliani Paris mengkritik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyiapkan anggaran Rp287 miliar hanya untuk membuat studi dan rekomendasi kebijakan.

Sebelumnya sempat beredar di media sosial cuplikan video Andi Yuliani mencecar Kementerian ESDM dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR. Video itu juga sempat diunggah akun Youtube Komisi VII DPR RI per 19 Januari.

Potongan video rapat berisi kritik yang dilayangkan Andi ini belakangan kembali viral di media sosial. Andi kemudian menyoroti rincian anggaran untuk pembuatan kebijakan itu. Ia pun menyoroti pos pembuatan draf keputusan menteri terkait kewilayahan subsektor batu bara yang kebutuhan dananya mencapai Rp 4,9 miliar.

Andi Yuliani menyinggung anggaran pembuatan kebijakan yang tak tersentuh oleh lembaga anti-rasuah dan auditor keuangan negara, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

“Di mana hati nurani Bapak-bapak Ibu-ibu di Kementerian ESDM? Saya tahu pekerjaan ini tidak bisa diperiksa oleh KPK, tidak bisa diperiksa oleh BPK karena enggak kelihatan. Tapi Bapak-bapak enggak punya hati semuanya,” tandasnya.

Lebih lanjut, Andi mengatakan setelah ia bandingkan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ESDM, sebenarnya semuanya bersifat redundant atau hanya diulang-ulang.

"Karena saya pernah minta di ruang ini "mana hasil studi yang tahun sebelumnya" saya kan di komisi tujuh, saya bandingkan, saya jejerkan itu file itu cuma redundant, berulang-ulang," tegas Andi.

Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM itu, Andi meminta kementerian untuk kembali membedah anggaran agar lebih berguna untuk masyarakat.

"Nangis saya pak lihat ini, di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di kementerian ESDM, saya tahu pekerjaan ini tidak bisa diperiksa oleh KPK, oleh BPK karena enggak kelihatan, tapi bapak-bapak apa enggak punya hati semuanya," kata Andi.

"Saya serahkan ini semua nanti ke pak menteri, saya sudah rekap pak 2021, Rp287 miliar hanya untuk bikin kebijakan. Nanti saya kasih lihat rekapitulasi saya, biar bapak bisa lihat di mana hati kalian semua," tambahnya.

tag: #dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Indonesia Digital Network 2021
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Banner Ramadhan H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M.
advertisement
Banner Ramadhan Sartono Hutomo, SE, MM
advertisement
Banner Ramadhan Mohamad Hekal, MBA
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Lainnya
Berita

Jawa Tengah Siapkan Skenario Arus Mudik Nekad yang Bisa Capai 4,6 Juta Orang

Oleh Rihad
pada hari Selasa, 13 Apr 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan keputusan pelarangan mudik dari pemerintah pusat sudah tepat. Sebab, dari pengalaman sebelumnya selalu terjadi lonjakan ...
Berita

Himbauan Kemenkes tentang Tata Cara Tarawih

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Meski pemerintah membolehkan shalat tarawih, protokol kesehatan harus dijalankan dengan ketat. "Diimbau tidak membawa anak berusia di bawah 10 tahun Atau untuk ...