Zoom
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 10 Jun 2015 - 14:13:24 WIB
Bagikan Berita ini :

DPR Tuding Pemerintah Biang Kerok Kelambanan Legislasi

85images.jpg
Legislasi lamban di pemerintah (Sumber foto : ISTIMEWA)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widia Adiana mengatakan bahwa selama ini pihaknya sudah bekerja keras untuk melahirkan Undang-Undang yang pro-rakyat khususnya disektor perumahan, transportasi, dan infrastruktur jalan.

Hanya saja, lanjut dia, bila semua mekanismenya hampir rampung tiba-tiba pemerintah tidak menyetujui karena kurang adanya campur tangan. Padahal, program-program tersebut dibuat untuk kepentingan rakyat banyak.

"Yang kendala bikin Undang-Undang itu bukan DPR tapi pemerintah. Contohnya saja RUU tabungan perumahan rakyat (Tapera) kita sudah usulkan, tapi pemerintah menolak lantaran kepentingannya tidak masuk," kata Yudi kepada TeropongSenayan di gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Oleh karenanya, ia mengharapkan masyarakat tidak pandang sebelah mata DPR. Ini mengingat setiap RUU harus ada kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

"Persoalan yang dibawah itu saya kira belum selesai, setiap kita ingin buat Undang-Undang selalu menabrak peraturan menteri, misalnya Permen Perhubungan," jelasnya. (ai)


tag: #DPR  #legislasi  #pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...