Zoom
Oleh Rihad pada hari Selasa, 20 Jul 2021 - 06:45:17 WIB
Bagikan Berita ini :

Sempat Kontroversi Terkait Vaksin Berbayar Individu, Erick Minta Maaf

tscom_news_photo_1626738317.jpg
Erick Thohir (kanan) (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf, kini

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan hal yang sama. "Kami Kementerian BUMN dengan segala kerendahan hati juga memohon maaf, ketika penugasan-penugasan yang diberikan kepada kami tidak sempurna. Karena sempurna milik Allah SWT," ujar Erick Thohir dalam acara Peresmian RSPJ Extensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta, Senin (19/7).

Dalam kesempatan itu, dia juga berjanji bahwa seluruh kemampuan yang dimiliki Kementerian BUMN bakal dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam rangka menangani persoalan pandemi. Dia juga optimistis Indonesia bisa segera pulih dari dampak wabah tersebut.

"Percayalah dengan segala kekuatan yang kita punya baik secara korporasi maupun juga pelayanan publik, kita berusaha sekeras-kerasnya dan mudahan ini bermanfaat kita semua. Dan insyaallah kita selalu bangun dari tidur, kita selalu bangun dari jatuh," pungkasnya.

"Tentu yang tadi kita sepakati bahwa negara hadir hari ini, negara dengan seluruh jajarannya bergotong royong tidak lain ingin memastikan bagaimana yang disampaikan Bapak Presiden, Bapak Menko, Bapak Menteri Kesehatan, bahwa kita mau rakyat kita sembuh dari COVID-19 ini," katanya.

Seperti diketahui, salah satu penugasan yang menjadi tanggung jawab BUMN selama pandemi adalah program vaksinasi. Sempat terjadi kontra di masyarakat ketika pemerintah hendak menyelenggarakan vaksin covid-19 berbayar.

Bahkan, Kementerian BUMN mendapat tudingan berbisnis melalui vaksin berbayar. Erick dengan tegas menampik tuduhan itu dan menyatakan tujuan vaksin berbayar murni untuk percepatan. Namun, pemerintah kemudian membatalkan rencana penyelenggaraan vaksin covid-19 berbayar.

Erick memang selalu mendorong masyarakat untuk vaksin. Ia pernah menyebut 90 persen pasien yang meninggal akibat covid-19 terjadi karena mereka tidak mau atau belum divaksin. Kesimpulan ia dapat dari Kementerian Kesehatan.

"Berdasarkan data dari Kemenkes, sebanyak 90 persen pasien covid-19 yang meninggal karena tidak mau atau belum divaksin," bebernya seperti dikutip dari rilis, Rabu (7/7).

Vaksin Gotong Royong

Erick Thohir mengatakan vaksin gotong royong dengan pengusaha tetap dilanjutkan. Ini juga dipastikan tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan program Vaksin Gotong Royong Individu atau vaksin berbayar

"Ya saya rasa kan jelas bahwa dua program vaksin pemerintah itu, nanti Pak Budi (Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin) silakan tambahkan, tetapi kalau kami yang gotong royong itu jalan terus," kata Erick dalam konferensi pers usai peresmian RS Pertamina Jaya Ekstensi Arafah Asrama Haji Embarkasi Jakarta secara virtual, Senin (19/7).

Erick menjelaskan bahwa program vaksin gotong royong merupakan hasil kerja sama PT Kimia Farma Tbk dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan target 1,4 juta dosis sudah dijalankan.

"Dan kita bersama Kadin bekerja sama, sekarang 1,4 juta sudah terdeliver dan Mayoritas faskesnya yang terlibat adalah swasta," imbuhnya.

tag: #perppu-covid-19  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Zoom Lainnya
Zoom

Mengapa Jual Beli Jabatan Merupakan Modus Korupsi yang Populer?

Oleh Wiranto
pada hari Kamis, 06 Jan 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Walikota Bekasi Rahmat Effendi, pada Rabu (5/1/2022). KPK mengamankan 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat ...
Zoom

Anies dan Ridwan Kamil Akan Digugat Apindo, Ini Alasannya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sedang berhadap-hadapan dengan pengusaha. Anies vs pengusaha ini terkait dengan keputusan Anies yang mengubah kenaikan UMP dari ...