JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus partai Demokrat, Bambang Purwanto menilai, banyaknya suara-suara sumbang di tengah masyarakat terkait kinerja eksekutif maupun legislatif tidak terlepas dari sikap permisif masyarakat dalam memilih pemimpin atau wakil di parlemen.
Hal itu diutarakan Bambang demikian ia karib disapa saat menanggapi adanya usulan pembentukan lembaga pemilik hak veto guna mengimbangi kekuatan eksekutif maupun legislatif.
"Kondisi saat ini sebagai pembelajaran kedewasaan berdemokrasi bagi masyarakat agar tidak serampangan dalam memilih atau menentukan pilihan disaat Pemilu baik Legislatif maupun Eksekutif," tandas Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat itu kepada wartawan, Sabtu (22/01/2022).
Sebenarnya, lanjut dia, kritik masyarakat merupakan pembelajaran yang baik dan sesuai fakta.
Hanya saja, Bambang mengingatkan, agar masyarakat ketika Pemilu harus lebih hati-hati dan cerdas agar tidak salah pilih.
"Rakyat harus cerdas dan selektif dalam memilih partai mana yang kira-kira bisa mengemban amanah rakyat, kalau Demokrat besar tentu akan mampu membela rakyat dan Demokrat sudah membuktikan pada saat berkuasa itu juga bukti konkrit yang dapat dirasakan saat itu. Tinggal masyarakat mau belajar dari sejarah untuk menentukan pilihan secara cerdas," ujar Anggota Komisi IV DPR RI itu.
"Masa lalu sebagai pembalajaran cerdas untuk menentukan sikap saat ini dan merancang masa depan," imbuhnya.
Kembali ke soal usulan pembentukan lembaga pemilik hak veto, Bambang menegaskan, hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi.
"Tidak ada ruang untuk itu (lembaga hak veto) kenapa tidak melakukan evaluasi apa yang salah tetapi saat ini cenderung membuat langkah baru, Konstitusi kita sudah cukup bagus manakala dilaksanakan secara konsisten karena adanya check and balances, tetapi kenapa ini gak jalan itu yang perlu dievaluasi," tegasnya.
"Menurut saya di era demokrasi ini yang bisa menentukan adalah rakyat, ketika Pemilu harus cermat dan cerdas dalam menentukan pilihan, siapa yang kira-kira bisa mengemban amanah dengan baik dan bertanggung jawab kepada rakyat ini kan kontrak sosial satu sisi rakyat mendukung disisi lain ketika terpilih harus kembali ngurus rakyat," pungkasnya.
