JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para menteri di kabinetnya diminta tidak mengkhianati reformasi. Pasalnya, dari buah reformasi tersebut, Presiden Jokowi, Menteri Kabinet hingga Gubernur dan Wali Kota serta Bupati di Indonesia bisa terpilih untuk mengemban amanah jabatan.
Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo merespons polemik usulan penundaan pemilu tahun 2024. Teranyar, Menko Marves Luhut Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024.
“Jangan khianati reformasi, mereka tidak sadar semuanya itu buah dari hasil reformasi. Kalau mereka paham tidak bakal jadi tuh isu-isu atau wacana penundaan pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden, jangan paksakan itu, kualat nanti," jelas Sartono,Jumat,(18/3/2022).
Oleh sebab itu, Sartono berharap, agar Jokowi beserta para Menteri di kabinet dapat fokus bekerja menjalankan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya kepada rakyat Indonesia.
"Jangan bicara aneh-aneh, harus fokus melaksanakan tugas pemerintah, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan," tegas Sartono.
Sartono pun berharap, agar usulan wacana penundaan pemilu terlebih lagi soal perpanjangan masa jabatan Presiden dapat dihentikan. Sartono meminta, agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan masalah minyak goreng dan pangan untuk saat ini.
Sebelumnya, Menko Marves Luhut Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Luhut mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," klaim dia, di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
