JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (DPP KAMSRI) menyoroti tajam kisruh yang melanda Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dinamika legislatif belakangan ini.
Lima poin utama menjadi sorotan organisasi ini, mulai dari evaluasi anggaran legislatif, kebutuhan tindakan detail, pembatasan kewenangan DPR, komunikasi elite politik, hingga menjadikan kisruh DPR sebagai momentum perbaikan sistem.
Ketua Umum DPP KAMSRI, Aldhi Setyawan Pratama, S.H., M.H., menilai kondisi DPR saat ini telah mencederai kepercayaan publik.
“Kisruh di DPR jangan dianggap sekadar konflik politik, melainkan alarm besar untuk melakukan pembenahan. Jika tidak, rakyat yang akan menanggung akibatnya,” tegas Aldhi.
Pada Minggu (7/9/2025), jajaran DPP KAMSRI melakukan pertemuan dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 yang juga Pembina DPP KAMSRI.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah fundamental perbaikan lembaga legislatif dan sistem politik nasional.
Dalam diskusi itu, KAMSRI menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran legislatif pusat hingga daerah. Menurut mereka, transparansi penggunaan anggaran DPR dan DPRD mutlak dilakukan agar benar-benar tepat guna.
KAMSRI juga mengingatkan bahwa persoalan tidak cukup berhenti pada 17+8 Letterlijk, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan detail dan konkret.
Selain itu, KAMSRI menilai kewenangan DPR perlu dibatasi hingga ke tingkat bawah, bahkan jika diperlukan melalui amandemen UUD 1945.
Mereka juga menekankan pentingnya komunikasi elite politik lintas sektor, serta menjadikan kisruh DPR sebagai pintu awal perbaikan parlemen dan lembaga legislatif di bawahnya.
Senada dengan itu, Prof. Jimly menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh dari perencanaan anggaran hingga pada tepat guna anggaran agar DPR benar-benar akuntabel dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menilai fungsi politik DPR juga harus dievaluasi, apakah sudah berjalan sesuai mandat rakyat atau justru melenceng dari tugas representasi.
Jimly menekankan pentingnya penataan ulang sistem penyaluran aspirasi rakyat melalui partai politik hingga pemilu, sehingga suara masyarakat benar-benar tersampaikan.
Menurutnya, reformasi DPR juga harus ditinjau kembali secara serius, dan pada saat yang sama partai politik bersama lembaga legislatif di semua tingkatan perlu melakukan rekonsolidasi untuk memperkuat demokrasi bangsa.
Selain lima poin strategis itu, DPP KAMSRI juga mengumumkan 8 tuntutan kebangsaan atau AstaCita yang berfokus pada reformasi demokrasi, pembenahan tata kelola legislatif, hingga transparansi penyelenggaraan ibadah haji.
Aldhi menutup pertemuan dengan menegaskan, KAMSRI berkomitmen menjaga demokrasi agar kembali ke jalur konstitusional.
“Pertemuan dengan Prof. Jimly memperkuat langkah KAMSRI. Kami ingin perubahan yang fundamental, bukan sekadar kosmetik politik,” ujarnya.
