JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian minta masyarakat korban bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar tidak menjadi obyek penerima bantuan saja. Namun bisa menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan dengan pola program padat karya.

"Pendekatan tenaga padat karya penanganan pascabencana menjadi strategi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama dalam proses pemulihan," kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menurut Hetifah dengan program padat karya penanganan pascabencana, maka pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan sosial, ekonomi, dan martabat masyarakat terdampak.

Melalui skema ini, kata Hetifah, warga terdampak dapat terlibat langsung dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu juga memperoleh penghasilan, serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga di tengah situasi sulit.

“Pendekatan tersebut juga memperkuat rasa memiliki dan solidaritas sosial dalam membangun kembali wilayahnya,” papar politisi Golkar ini.

Hetifah juga mengungkapkan peran strategis perguruan tinggi sebagai mitra pemulihan pascabencana. Kampus dapat memberikan kontribusi nyata melalui asesmen kebutuhan dan risiko, perencanaan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan, pelatihan keterampilan bagi masyarakat, hingga dukungan pemulihan psikososial.

"Keterlibatan dosen dan mahasiswa melalui pengabdian kepada masyarakat menjadikan perguruan tinggi hadir langsung di tengah masyarakat saat dibutuhkan," ujarnya.

Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang juga mitra Komisi X DPR, memegang peran krusial untuk memastikan proses pemulihan berbasis riset, data, dan inovasi.

BRIN dapat mendukung pengembangan teknologi tepat guna, pemetaan risiko bencana, sistem peringatan dini, serta model pembangunan adaptif yang sesuai dengan karakteristik wilayah terdampak.

Hetifah menegaskan pentingnya hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

"Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dan BRIN, penanganan pascabencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi momentum membangun ketangguhan jangka panjang serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia," ujarnya.

Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, mendorong agar kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari kebijakan penanganan bencana yang terintegrasi, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.(ant/ris)