JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang terus terpuruk dan hari menembus Rp 17.500-an. Ia meminta Pemerintah melakukan antisipasi untuk mencegah dampak dari melemahnya rupiah ini.

“Tentu saja kita akan meminta kepada Pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapan terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang terus menurun. Adapun kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini mencapai titik terendah sepanjang masa.

Terkait hal ini, Puan menyinggung dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang berdampak mendunia.

“Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah termasuk dengan BI (Bank Indonesia),” tuturnya.

“Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal. Bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027,” sambung Puan.

Puan mengingatkan, DPR dan Pemerintah akan melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 untuk APBN tahun depan di masa persidangan ini.

“Hal itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Isu geopolitik global yang berdampak pada perekonomian dalam negeri juga dibahas Puan saat membuka Masa Sidang DPR hari ini. Ia menyebut berbagai tekanan yang dihadapi Indonesia buntut gejolak global, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah.

“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan Bahan Bakar Minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkap Puan saat membuka Masa Sidang DPR dalam Rapat Paripurna hari ini.

“Selain itu, kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha,” lanjutnya.

Menurut Puan, situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha. Khususnya di sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

“Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing,” ucap Puan.

“Juga mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” tambahnya.

Puan menyatakan bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama Pemerintah.

“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” imbau Puan.

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah akan melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.

“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal Tahun 2027 dilakukan dalam
situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan.

Puan menilai tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut.

“Yaitu mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial,” urai cucu Bung Karno itu.

DPR pun disebut melihat APBN Tahun 2027 dapat menjadi momentum dalam melakukan konsolidasi fikal dan program prioritas nasional sehingga tetap dapat menjaga stabilitas di tengah tekanan global, sekaligus juga mampu mempercepat pembangunan yang inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Puan melanjutkan, dampak perekonomian global telah memberikan tekanan fiskal APBN. Di satu sisi, ia menilai Pemerintah harus menjalankan pembangunan nasional di segala bidang, namun di sisi lain ruang fiskal yang sudah terbatas menjadi semakin kecil.

“Pemerintah sudah seharusnya melakukan penajaman belanja, sehingga dengan ruang fiskal yang semakin kecil, rakyat tetap mendapatkan haknya untuk dapat
menikmati pembangunan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya, yang semakin memudahkan kehidupan rakyat,” tegas Puan.