Abad ke-21 tengah menyaksikan sebuah drama sejarah yang masif sekaligus tragis: pembusukan internal sebuah imperium besar dunia. Selama satu abad terakhir, pasca-Perang Dunia I pada tahun 1914, Amerika Serikat (AS) secara agresif mempromosikan dirinya sebagai penjaga kompas moral kemanusiaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Namun, lembaran sejarah mencatat realitas yang bertolak belakang. Proyek Pax Americana gagal membangun harkat dan martabat manusia yang sejati. Data dari Cost of War Project di Brown University, misalnya, menelanjangi wajah asli intervensi militer Washington di Irak, Afghanistan, Suriah, hingga Yaman pasca-9/11, yang secara langsung dan tidak langsung telah merenggut lebih dari 4,5 juta nyawa manusia serta menciptakan puluhan juta pengungsi. Alih-alih membawa ketertiban umum dunia, AS justru kerap menerapkan standar ganda hukum internasional demi mengamankan kepentingan geopolitiknya sendiri.
Keruntuhan posisi hegemoni global AS hari ini tidak lagi sekadar dipicu oleh bangkitnya kekuatan-kekuatan tandingan seperti China atau Rusia, melainkan akibat keroposnya fondasi domestik mereka sendiri. Mengacu pada rangkaian riset berkala dari Pew Research Center dan Gallup, modal sosial (social capital) yang selama ini menyatukan masyarakat AS telah luruh total. Tingkat kepercayaan publik Amerika terhadap pemerintah di Washington merosot ke titik nadir historisnya, yakni berada di kisaran 16 hingga 22 persen dalam beberapa tahun terakhir. Di akar rumput, polarisasi telah merusak rajutan sosial (social fabric). Warga AS tidak lagi sekadar berbeda pilihan politik, melainkan saling memandang satu sama lain sebagai ancaman eksistensial bagi kelangsungan bernegara.
Fenomena ambruknya wibawa global ini membuat intelektual arus utama sekelas Stephen Walt—profesor hubungan internasional terkemuka dari Harvard University—mengambil kesimpulan radikal. Walt secara terbuka melabeli Amerika Serikat bukan lagi sebagai benign hegemon (raksasa pengayom), melainkan sebagai "hegemon predator". Istilah ini lahir dari pembacaan realis bahwa AS kerap bertindak agresif, melanggar kedaulatan negara lain, dan memaksakan kehendak politik-ekonomi secara sepihak yang merusak stabilitas internasional, sembari mengabaikan aturan-aturan hukum universal yang dahulu mereka ciptakan sendiri.
Pembusukan geopolitik di luar negeri tersebut berjalan linier dengan akumulasi patologi sosial di dalam negeri Amerika. Di sektor ekonomi, ketimpangan struktural meroket tajam. Data dari US Census Bureau menempatkan koefisien Gini AS sebagai yang tertinggi di antara negara-negara maju (G7). Jurang kaya-miskin yang menganga lebar ini berkelindan dengan keputusasaan massal masyarakat kelas bawah (deaths of despair). Centers for Disease Control and Prevention (CDC) melaporkan krisis overdosis zat adiktif, yang didominasi oleh penyebaran fentanyl sintetis secara masif, telah merenggut lebih dari 100.000 jiwa setiap tahunnya. Pada saat yang sama, angka tunawisma (homelessness) melonjak di kota-kota besar akibat krisis perumahan.
Krisis multidimensional ini kian diperparah oleh benturan budaya dan pergeseran nilai demografis yang ekstrem. Pasca-keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan Roe v. Wade, sedikitnya 13 negara bagian melarang atau membatasi ketat hak aborsi. Di kutub seberang, keinginan generasi muda untuk berkeluarga dan memiliki anak terus menurun tajam, menyebabkan total fertility rate (angka kelahiran) AS anjlok di bawah batas pengganti (replacement level). Bersamaan dengan itu, tren orientasi seksual sesama jenis menunjukkan lonjakan dramatis secara demografis, terutama di kalangan Gen Z.
Lumpuhnya institusi sosial ini berakar pada kebuntuan sistem politik elektoral yang terjebak dalam zero-sum game. Kubu Partai Demokrat (PD) dan Partai Republik (PR) kini menjadi ancaman nyata satu sama lain; tidak ada lagi ruang kompromi bipartisan. Bahkan di lembaga legislatif, irama kerja Kongres AS hari ini tersandera oleh kalkulasi politik Donald Trump, di mana kebijakan anggaran, batas utang negara (debt ceiling), hingga paket bantuan luar negeri didekte oleh dinamika polarisasi internal partai.
Namun, di atas semua borok kegagalan sistemik yang dialami Washington, ironi terbesar justru sedang terjadi di Indonesia. Di kala sang kiblat sedang memasuki masa senja kalanya, lanskap sosial-budaya dan kebijakan ekonomi Indonesia justru kian membebek mengekor jejak Washington. Kita secara ugal-ugalan mengadopsi kapitalisme neoliberal tanpa jaring pengaman sosial yang kokoh, yang lambat laun memicu melebarnya jurang ketimpangan domestik dan meminggirkan masyarakat kelas pekerja. Di ranah sosial-budaya, komodifikasi nilai, individualisme ekstrem, hingga fragmentasi politik berbasis digital yang meniru mentah-mentah pola culture war ala Amerika mulai mengikis kohesi sosial kita yang berfondasikan Pancasila dan gotong royong. Indonesia harus segera bangun dari kelindan delusi ini: sungguh sebuah kecerobohan historis jika kita terus mengarahkan kompas masa depan bangsa pada mercusuar yang fondasinya sendiri sedang runtuh dan terbakar.
Jakarta, Juni 2026
*Ichsannudin Noorsy*