JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan mengevaluasi pelaksanaan Program RAS (Recirculating Aquaculture System) yang dilaksanakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Evaluasi diperlukan menyusul adanya dugaan ketidaksesuaian alokasi anggaran program yang semulasebesar Rp1,6 miliar, tetapi dalam pelaksanaannya disebut hanya dialokasikan sekitar Rp400 juta hingga Rp520 juta untuk desa.
RAS merupakan sistem budidaya ikan modern berbasis teknologi sirkulasi dan pengolahan air secara berulang. Teknologi ini dirancang untuk menghemat penggunaan air dan lahan sekaligus meningkatkan efisiensi serta produktivitas budidaya perikanan. Melalui program ini, KKP semula diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha perikanan di berbagai desa.
Namun, dalam pelaksanaannya, muncul pertanyaan mengenai mekanisme penganggaran dan distribusi nilai proyek. Persoalan tersebut mencuat setelah KKP menjalin kontrak dengan PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama atau *main contractor*. Dalam skema pelaksanaannya, Adhi Karya kemudian menunjuk sejumlah subkontraktor untuk mengerjakan proyek di berbagai daerah, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung.
Pengamat dan Praktisi Kemaritiman Lukmanul Hakim mempertanyakan perubahan nilai anggaran yang dinilai sangat signifikan tersebut. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, nilai program dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP disebut mencapai Rp1,6 miliar, sementara desa hanya memperoleh alokasi sekitar Rp400 juta hingga Rp520 juta.
"Pertanyaannya, jika dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP nilai program mencapai Rp1,6 miliar, mengapa desa hanya menerima alokasi sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta? Ini harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara anggaran yang dirancang dengan nilai pekerjaan yang benar-benar diterima desa," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengatakan, kondisi tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan kepala desa. Mereka membutuhkan kepastian mengenai besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam rantai kontrak proyek.
Lukmanul Hakim menilai, posisi Adhi Karya sebagai kontraktor utama memang memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan, termasuk melalui penunjukan subkontraktor. Namun, kewenangan tersebut bukan berarti dapat digunakan untuk melakukan pengurangan nilai pekerjaan secara tidak wajar tanpa dasar dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Menjadi kontraktor utama bukan berarti bisa memotong anggaran sesuka hati. Kalau memang ada pembagian pekerjaan, biaya pengelolaan, dan keuntungan perusahaan, semuanya harus memiliki perhitungan yang jelas dan masuk akal. Tidak boleh ada pengurangan yang tidak transparan, apalagi nilainya lebih dari 50 persen," tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak berujung pada munculnya persoalan hukum bagi pemerintah desa. Menurutnya, kepala desa dan perangkat desa jangan sampai menjadi pihak yang menanggung risiko hukum akibat ketidakjelasan mekanisme anggaran dan pelaksanaan proyek yang sejak awal berada dalam kendali pihak lain.
Karena itu, Presiden Prabowo diminta memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap Program RAS, mulai dari perencanaan anggaran, proses kontrak, penunjukan subkontraktor, hingga realisasi pekerjaan di tingkat desa.
"Jangan sampai masyarakat desa kembali menjadi korban. Pemerintah desa jangan ditempatkan dalam posisi yang harus bertanggung jawab atas persoalan yang bukan menjadi kewenangannya. Harus ada kejelasan siapa yang merencanakan, siapa yang mengelola anggaran, siapa yang melaksanakan pekerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi penyimpangan," katanya.
Lukmanul Hakim menegaskan, program pemberdayaan masyarakat seharusnya benar-benar memberikan manfaat bagi desa, bukan justru menimbulkan persoalan baru akibat ketidakjelasan pembiaya.
