
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta (OSO) meraih penghargaan detikcom Awards 2026 sebagai Tokoh Pembangunan dan Pejuang Otonomi Daerah di The Westin Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dia mengaku tidak menyangka mendapat penghargaan itu, sekaligus mengapresiasi perhatian media massa terhadap perkembangan daerah.
"Saya tidak menyangka, hari ini mendapat penghargaan yang begitu luar biasa. Saya anggap, mungkin saya belum seperti apa yang diharapkan. Itu sebabnya saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya," ujar OSO usai menerima penghargaan.
Sebagai informasi, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI periode 2017-2019 itu, menerima penghargaan karena kiprahnya dalam memperjuangkan penguatan otonomi daerah, pemerataan anggaran, serta kewenangan lembaga perwakilan daerah dalam mengawal kebijakan nasional.
OSO juga dinilai aktif mendorong peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), gar lebih berpihak pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di daerah.
Melanjutkan keterangannya, OSO mengatakan, Indonesia makmur akan terjadi, jika seluruh daerah makmur. Sebab itu, tambah dia, pembangunan yang merata dan penguatan otonomi daerah sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan.
"Setelah daerah makmur, baru ada Indonesia makmur. Itu sebabnya otonomi daerah tidak boleh berhenti. Dan keberpihakan kepada daerah, bukan berarti daerahisme," tegasnya.
Mantan Wakil Ketua MPR RI itu juga berharap, media massa terus mengambil peran dalam mendorong kemajuan daerah melalui pemberitaan. "Semoga semua pihak terus mendukung dan mendorong kemajuan daerah," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, OSO juga menyampaikan dukungannya terhadap penerapan obligasi daerah, sebagai salah satu alternatif instrumen sumber pembiayaan daerah dan investasi publik.
"Obligasi daerah ini sangat bagus. Kemarin, saya diundang di MPR oleh Pak Mekeng (Ketua Fraksi Golkar MPR), untuk membahas isu yang sudah lama saya usulkan," ungkapnya.
Kata OSO, obligasi daerah bisa menjadi instrumen yang akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. "Berikan seluas-luasnya dan kesempatan daerah melalui berbagai inisiatif dan instrumen, supaya dana-dana untuk daerah lebih beragam. Sehingga daerah makmur, Indonesia makmur," tandasnya.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR menggelar Sarasehan Nasional sekaligus penyerahan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 18-19 November 2026.
Ketua FPG MPR, Melchias Marcus Mekeng mengatakan, gagasan obligasi daerah sejatinya bukan hal baru. Menurut dia, pembahasan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2000.
"Waktu itu, saya masih jadi anggota MPR utusan daerah di bawah pimpinan Pak Oesman Sapta (OSO). Kami sudah menyelenggarakan seminar tentang obligasi daerah ini, tapi tidak berlanjut. Jadi, ini kelanjutan dari seminar itu," kata Mekeng, Rabu (18/11/2026).
Diakui Mekeng, sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah banyak peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai instrumen pembiayaan daerah. Namun, ketiadaan payung hukum menjadi salah satu faktor yang membuat investor belum memiliki keyakinan untuk menanamkan modal melalui obligasi daerah.
Kata dia, jika obligasi daerah memiliki landasan hukum yang jelas, mampu menarik investasi hingga Rp 1.000 triliun. Menurutnya, dana tersebut bisa menjadi tambahan modal untuk mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Mekeng berharap, naskah akademik yang telah disiapkan FPG MPR bisa menjadi angin segar pembahasan inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah di DPR. Dia menargetkan, regulasi tersebut dapat diselesaikan pada 2027.