Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 14 Jul 2015 - 23:59:23 WIB
Bagikan Berita ini :

Politik Dinasti, Agung Laksono  Menyerahkan Sepenuhnya Pada Rakyat 

80agung_laksono.jpg
Agung Laksono (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono mengatakan telah terima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak Pasal dalam UU Pilkada tentang pembatasan politik calon yang memiliki hubungan darah dengan petahana atau incumbent.

"Ya sudah kami ikut saja, MK punya kewenangan pertama dan terakhir. Kami patuhi saja," kata Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Selasa (14/7/2015) malam.

Kendati demikian, dirinya mengakui Partai Golkar salah satu parpol yang menolak dengan adanya politik dinasti atau masih ada hubungan saudara.

"Sudah jelas dalam UU. Itu yang menolak politik dinasti itu salah satunya Partai Golkar," ungkapnya.

Dengan begitu untuk mencegah terjadinya politik dinasti, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada rakyat yang memilih calon kepala daerah.

"Satu partai pengusung, dua rakyat yang memilih. Dari partai kan ada fit and proper test. Kalau kompetensi bagus, tidak ada resistensi itu kan jadi pertimbangan seleksi, untuk cegah penyalahgunaan wewenang," tandasnya. (mnx)

tag: #putusan MK  #politik dinasti  #golkar  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...