JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi I DPR RI dari FPPP Syaifullah Tamliha menyayangkan sikap Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait kasus kerusuhan di Tolikara Papua beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kasus tersebut imbas dari kelalaian Mendagri dalam mengevaluasi Perda.
"Ya itulah Perda-Perda yang mengandung SARA, Mendagri semestinya membatalkan peraturan tersebut dan Mendagri berwenang untuk itu, tetapi kan selama ini Mendagri tidak pernah evaluasi Perda-perda itu," kata dia di Nusantara II DPR RI Jakarta, Rabu (29/7/2015).
Mendagri kata dia, tidak pernah mengevaluasi Perda-Perda bernuansa diskriminatif tersebut karena sibuk mengurusi hal lain.
"Mendagrinya lebih sibuk pilkada dia. Sebaiknya Mendagri itu evaluasi Perda-perda berbau SARA itu, apalagi ada kepentingan asing, lebih berbahaya lagi itu," tandasnya. (iy)
