Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 17 Agu 2015 - 15:21:44 WIB
Bagikan Berita ini :

PDIP Klaim Penunjukan Pramono Anung Sebagai Seskab Murni Keputusan Jokowi

29PramonoAnung1.jpg
Pramono Anung (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan mengaku, pihaknya tidak ikut campur tangan terkait ditunjuknya politisi senior PDIP Pramono Anung menjadi Sekretaris Kabinet (Seskab) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, Jokowi menunjuk Pramono semata-mata murni karena hubungan profesional. Sebab, anggota Komisi I tersebut dianggap teliti perihal administrasi negara.

"Informasi di kesekretariat yang begitu kacau-balau, misal pelantikan BIN, kepanjangan BIN salah informasi kepada Presiden. Ingat Presiden itu adalah lambang-lambang negara tidak boleh ada kesalahan," kata Sukur di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

Oleh karenanya, anggota Komisi V DPR ini meminta semua pihak bisa menghormati keputusan Presiden. Pasalnya, Pramono Anung mempunyai kapabilitas yang kuat tentang kesekretariatan.

"Pramono sudah lima tahun jadi Sekjen PDIP, artinya secara urusan kesekretariatan dia sangat paham," klaimnya.(yn)

tag: #pdip  #pramono anung  #seskab  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
HUT R1 2025 AHMAD NAJIB
advertisement
HUT RI 2025 M HEKAL
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
HUT RI 2025 SOKSI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

AdMedika Dipercaya RS Azra Implementasi Host Bridging System Demi Percepatan Layanan Pasien

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 20 Sep 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menjadi yang pertama di Bogor, AdMedika, anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan RS Azra resmi menggelar peresmian Host to Host Bridging System di Training ...
Berita

Legislator Muda Demokrat Harap Reformasi Kebijakan TKDN Berdampak Langsung ke Masyarakat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menerbitkan aturan reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Reformasi kebijakan TKDN ini tertuang ...