Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Minggu, 23 Agu 2015 - 16:21:07 WIB
Bagikan Berita ini :

KPU: TNI dan Polri Tidak Netral, Jadi Sumber Konflik di Pilkada

63KPU_logo.jpg
Logo KPU (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Arief Budiman menyebut beberapa pihak yang kemungkinan menjadi aktor timbulnya konflik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak Desember 2015 mendatang.

Pertama, kata Arief, peserta pemilu bisa saja menyumbang potensi sumber konflik.

"Bukan hanya peserta Pemilu tapi penyelengara Pemilu yang tidak bekerja profesional tidak mempuyai integritas juga bisa menjadi sumber konflik," kata Arief saat diskusi dengan tema "Memetakan Potensi Konflik dalam Pilkada Sserentak 2015" di rumah makan Dua Nyonya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/8/2015).

Arief melanjutkan, jika penyelenggara Pemilu bakal diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), lain halnya dengan peserta Pemilu yang belum ada badan khusus yang menjadi pengawasnya.

"Kemudian pemilih (konsituen) bisa juga menyumbang konflik walaupun dia tidak menjadi aktor utama," ucapnya.

Aktor selanjutnya yakni Pemeritah. Arief memaparkan, jika pemerintah tidak mencairkan anggaran tepat waktu hal itu juga akan menimbulkan konflik.

"TNI dan Polri jika tidak netral, ini akan menimbulkan konflik," pungkasnya.(yn)

tag: #kpu  #pilkada serentak  #tni  #polri  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...