JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Fary Djemi Francis mengaku heran dengan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno yang telah menandatangani kesepakatan pinjaman dengan China Development Bank dengan total Rp 43,28 triliun, untuk tiga Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri.

Pasalnya, dalam situasi ekonomi yang sedang mengalami krisis akibat meroketnya dollar diangka Rp 14.447/USD, justru pemerintah berhutang. Tentu saja hal ini keluar dari amanat Nawacita dan Trisakti.

"Ditengah kondisi ekonomi seperti ini atas naiknya dollar, dan anjloknya rupiah, kok bisa pemerintah berhutang," kata Fary kepada TeropongSenayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).

Terkait hal tersebut, Fary menegaskan akan meminta anggotanya di Komisi VI DPR untuk menanyakan urgensi dari kebijakan Rini Soemarno. Sebab, hal ini bisa memicu perekonomian Indonesia terus anjlok karena beban hutang negara yang semakin banyak.

"Nanti akan kita minta Komisi VI untuk membahas, dan mendalami untuk menanyakan urgensinya," tutupnya. (mnx)