Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 22 Sep 2015 - 12:16:26 WIB
Bagikan Berita ini :

Gratifikasi Lino ke Rini Senilai Rp200 juta

60Masinton-Pasaribu1.jpg
Masinton Pasaribu (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu resmi melaporkan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi dari Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

Masinton yang tiba di gedung KPK pukul 11.10 wib mengenakan baju batik warna hitam. Dia menjelaskan Rini mendapatkan perabotan rumah senilai Rp200 juta dari RJ Lino.

"Barang itu dokumennya lengkap di sini. Ini masih paket hemat, belom paket jumbo, nilainya Rp200 juta," ujar Masinton di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Saat ditanyakan perihal isi barang dari Lino ke Rini, politisi PDI Perjuangan tersebut tak bisa menjelaskan lebih jauh. Ia beralasan agar KPK yang mengungkapkan lebih jauh soal gratifikasi tersebut.

"Ini yang mau kita sampaikan ke KPK kita minta klarifikasinya tentang informasi dan data ini berkaitan dengan apa, saya tidak tahu tapi yang jelas dalam UU Tipikor penyelengara negara, PNS, tidak boleh memberi atau menerima," katanya.

Dia hanya memberi data bahwa pemberinya jelas Dirut Pelindo, demikian pula menerimanya menteri BUMN sesuai dengan dokumen yang diserahlan ke KPK.(ss)

tag: #gratifikasi  #rini  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...