Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Selasa, 22 Sep 2015 - 15:52:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Masinton Enggan Ungkap Pemberi Dokumen Gratifikasi Lino ke Rini Soemarno

50Masinton-indra-tscom.jpg
Masinton Pasaribu (Sumber foto : Indra Kusuma/ TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu melaporkan Menteri BUMN Rini Soemarno ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penerimaan gratifikasi dari Dirut PT Pelindo II RJ Lino.

Untuk membuktikan adanya dugaan gratifikasi tersebut Masinton menunjukkan kepada awak media beberapa dokumen berupa surat tanda bukti adanya uang sebesar Rp 200 juta yang telah dibelanjakan untuk pengadaan barang rumah dinas Menteri BUMN.

Namun saat wartawan menanyakan sumber informasi yang memberikan foto copian tersebut kepada Masinton, dia enggan membeberkannya.

"Ah, itu tak penting. Yang penting ini bukti. Biar selanjutnya KPK yang mempelajari," kata Masinton kepada TeropongSenayan di gedung DPRRI, Jakarta, Senin (22/9/2015).

Kendati hanya berupa berkas foto copian, namun Masinton mengaku berhak menyembunyikan bukti aslinya, yang pada saatnya akan diambil oleh KPK jika laporannya ditindaklanjuti.

"Dan bila memang terbukti adanya dugaan gratifikasi maka KPK akan mengambil berkas aslinya di dua tempat," terang dia.(yn)

tag: #gratifikasi menteri bumn  #rini soemarno  #rj lino  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...