Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 11 Okt 2015 - 09:45:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Revisi UU KPK, NasDem Sedikit Beda 'Arah Jalan' dengan Luhut Panjaitan

73NASDEM.jpg
Nasdem (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengaku tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan terkait umur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 12 tahun.

Pasalnya, dalam iklim demokrasi seperti ini peran KPK masih dibutuhkan untuk memberantas korupsi.

"Tidak setuju," kata Taufik saat dihubungi, Jakarta, Minggu (11/10/2015).

Meskipun begituTaufik sendiri setuju dengan Luhut Panjaitan perihal revisi UU KPK soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seperti kejaksaan dan kepolisian. Ini mengingat KPK bukan lembaga superbody.

"Tapi saya tetap berprinsip bahwa KPK itu lembaga ad hoc," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, yakin keinginan untuk membatasi umur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 12 tahun, dalam revisi UU KPK yang akan dibahas dengan DPR. Menurutnya, revisi UU KPKbukan untuk melemahkan KPK, apalagi membunuh KPK. Revisi itu dinilainya untuk membuatKPK lebih efektif lagi. (iy)

tag: #revisi uu kpk  #kpk  #nasdem  #luhut panjaitan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...