Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 11 Okt 2015 - 09:45:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Revisi UU KPK, NasDem Sedikit Beda 'Arah Jalan' dengan Luhut Panjaitan

73NASDEM.jpg
Nasdem (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufiqulhadi mengaku tidak setuju dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan terkait umur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 12 tahun.

Pasalnya, dalam iklim demokrasi seperti ini peran KPK masih dibutuhkan untuk memberantas korupsi.

"Tidak setuju," kata Taufik saat dihubungi, Jakarta, Minggu (11/10/2015).

Meskipun begituTaufik sendiri setuju dengan Luhut Panjaitan perihal revisi UU KPK soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) seperti kejaksaan dan kepolisian. Ini mengingat KPK bukan lembaga superbody.

"Tapi saya tetap berprinsip bahwa KPK itu lembaga ad hoc," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan, yakin keinginan untuk membatasi umur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya 12 tahun, dalam revisi UU KPK yang akan dibahas dengan DPR. Menurutnya, revisi UU KPKbukan untuk melemahkan KPK, apalagi membunuh KPK. Revisi itu dinilainya untuk membuatKPK lebih efektif lagi. (iy)

tag: #revisi uu kpk  #kpk  #nasdem  #luhut panjaitan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Dorong Inovasi AI End-to-End dan Penguatan Talenta Digital Unggul di Malang

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem Artificial Intelligence (AI) nasional melalui inisiatif Telkom AI ...
Berita

Jaksa Geledah Kantor PT HWR dan ESDM Sulut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kelola Tambang

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang PT Hakian Wellem Rumansi ...