Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Selasa, 20 Okt 2015 - 15:02:53 WIB
Bagikan Berita ini :

PAN Masuk Kabinet, PDIP Diminta Kurangi Jatah Menteri

17kabinet-kerja-jokowi.JPG
Kabinet Kerja Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Sumber foto : Istimewa)
Teropong Juga:

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Partai Amanat Nasional (PAN) dipastikan akan mendapatkan kursi dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Lalu, siapa yang pantas digeser?

Menurut politisi PKB di DPR RI, Lukman Edi, yang pantas digeser itu adalah, pertama, menteri yang berasal dari PDI-Perjuangan. Alasannya, kader PDI-Perjuangan yang menjadi menteri sudah terlalu banyak.

"PDIP harus berani berkorban agar pemerintahan sekarang kuat," ujar Lukman Edi di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/10/2015).

Lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, yang juga harus di geser adalah menteri profesional. Karena banyak menteri profesional juga merupakan kader-kader PDI-Perjuangan.

"Lalu yang kedua itu Profesional. Apalagi banyak menteri profesional yang berasal dari PDIP," ungkapnya.

Seperti diketahui PAN merekomendasikan lima nama agar masuk dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Kelima nama itu diantaranya Eddy Soeparno, Taufik Kurniawan, Asman Abnur, Didik J Rachbini, dan Hanafi Rais. Namun, menurut informasi, PAN hanya akan medapatkan jatah satu menteri. (mnx)

tag: #PAN masuk kabinet kerja  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...