JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio heran kenapa kasus pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla serta pemalakan saham Freeport tidak digiring ke ranah hukum. Malah sebaliknya kasus itu dibawa ke pelanggaran etik.

Karena itu Hendri menilai janggal laporan yang dilakukan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). "Pertanyaan besarnya, kenapa ini tidak dibawa ke ranah hukum? Digiring justru dari awal, dia menggiring ke ranah etika dan politik. Sehingga, kalau diarahkan ke masalah etika lewat MKD, sebenarnya tujuan akhirnya jadi politis," ujar Hendri di Jakarta, Senin (18/11/2015).

Hendri mencium bahwa kasus ini sangat sarat nuansa politis. Ia mengaku dapat menebak orientasi dari maksud pelaporan tersebut semata untuk menurunkan Setnov dari jabatannya sebagai ketua DPR. Oleh karena itu, kata Hendri, MKD harusnya mampu menangkap sinyalemen tersebut.

"Ini mesti ditanyakan ke MKD. Kenapa Sudirman Said lebih memilih MKD ketimbang ke ranah hukum. Kemudian kalau tujuannya hanya menggeser Setnov, ini akan memunculkan kegaduhan saja. Karena awalnya, Bola panas Freeport dari dia kan," ungkapnya.

Hendri mengatakan bahwa kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan polemik perpanjangan PT. Freeport Indonesia. Karena itu, ia menghimbau supaya masyarakat dapat kritis membaca keadaan yang sedang bergumul di tingkatan publik.

"Kasus ini intinya khan permohonan perpanjangan Freeport. Jadi jangan sampai masyarakat lupa, persoalan sebenernya itu," ucapnya. (lih)