JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah memberikan pandangan hukumnya terkait kasus dugaan pelanggaran Ketua DPR Setya Novanto, yang mayoritas menilai bahwa pimpinan dewan tersebut terbukti melanggar kode etik.

Kadar hukuman yang diberikan anggota MKD berbeda-beda. Ada yang memberikan sanksi sedang. Ada pula yang menggganjarnya dengan hukuman berat.

Apabila MKD memutuskan bahwa Setya Novanto diberikan sanksi berat yang berujung pada pemecatan dia sebagai anggota DPR, maka MKD harus membentuk panel.

Berikut penjelasan panel sebagaimana dalam Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara MKD:

Tata Cara Pembentukan Tim Panel
Pasal 39
(1) Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang bersifat ad hoc.

(2) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.

Pasal 40
(1) MKD membentuk Panel untuk menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian Anggota.
(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MKD dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
(3) Anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih dari dan oleh anggota MKD berdasarkan prinsip musyawarah dan mufakat.
(4) Apabila prinsip musyawarah dan mufakat tidak tercapai, 3 (tiga) anggota Panel yang berasal dari MKD dipilih berdasarkan suara terbanyak dan kemudian ditetapkan dalam keputusan MKD.
(5) Anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat harus memiliki integritas yang mewakili akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau praktisi hukum.
(6) Pimpinan MKD menerima usulan bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat secara terbuka.
(7) Bakal calon anggota Panel yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi dan ditetapkan dalam rapat pleno MKD.
(8) Pembentukan Panel paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak MKD emutuskan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat terhadap Anggota.(yn)