JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Secara mengejutkan, hutang pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk valuta asing meningkat hingga 80 persen. Kondisi tersebut menambah catatan merah dalam raport pemerintah hingga memasuki tahun 2016.

Kepala Pusat Kajian EKonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK)‎ Salamudin Daeng mendesak Menteri Keuangan menjelaskan kepada Publik mengenai alasan peningkatan utang pemerintah yang naik drastis dalam tahun ini. Menurutnya, publik harus tau ihwal kebijakan serta penggunaan dari besaran utang yang dilakukan pemerintah.

"Mengapa pemerintah berhutang sebanyak itu dan untuk apa utang utang itu akan digunakan?," ujar Salamudin di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

Salamudin mengatakan pemerintah wajib menjawab kegelisahan publik mengingat kekhawatiran yang muncul akibat beban hutang negara dan masyarakat yang harus ditanggung pada masa yang akan datang. Disatu sisi, kerisauan masyarakat semakin membesar mengingat dinamika ekonomi yang semakin tidak stabil.

"Menurut data Kementrian Keuangan utang Pemerintah sampai dengan bulan Oktober 2015 Rp. 3.021,30 triliun. Pada Bulan Januari 2015 utang pemerintah senilai Rp. 2.608,78 Triliun. Dengan demikian dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2015 utang pemerintah telah meningkat Rp. 412,25 triliun," ungkapnya.

Salamudin memaparkan dari laporan Bank Dunia pada bulan Desember 2015 menyebutkan bahwa utang yang sudah diterima pemerintah dalam tahun 2015 ini mencapai Rp. 510,4 Triliun dari penerbitan securitas dan Rp. 53 triliun dari pinjaman resmi luar negeri. Secara akumulatif, lanjut Salamudin, pemerintah telah berhutang senilai Rp. 563,4 Triliun sampai dengan 2 desember 2015.

"Jumlah ini mungkin akan terus bertambah hingga akhir tahun ini. Penjelasan Menteri Keuangan perlu sebagai bagian dari pelaksanaan transparansi publik. Masyarakat resah dengan kebijakan Pemerintah yang berhutang secara membabi buta. Mengingat beban utang, bunga dan utang jatuh tempo pasti akan dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak, pungutan dan pemotongan subsidi," sebutnya.

Salamudin menilai peningkatan utang dari tambahan hutang pemerintah saat ini tidak rasional. Pasalnya, besaran utang tersebut menunjukkan rekor terbanyak sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia.

"Belum pernah pemerintahan manapun yang memerintah Indonesia sebelumnya berhutang sebanyak ini dalam setahun. Pemerintahan SBY rata rata menciptakan utang pemerintah rata rata sebesar Rp.231,17 Triliun/tahun (2010-2014) untuk menutup defisit APBN. Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat yang dibuat SBY dalam setahun. Pemerintah Soeharto selama 30 Tahun meninggalkan utang pemerintah US$ 53,864 miliar atau Rp. 261 triliun pada tingkat kurs saat itu (tahun 1997). Jokowi menciptakan utang pemerintah 2 kali lipat yang dibuat Soeharto 30 tahun. Oleh karenanya Menteri Keuangan RI harus menjelaskan ke publik untuk apa utang Pemerintah ini digunakan? Apakah ini hanya akan habis digunakan untuk anggaran rutin Pemerintah ? mengingat target pajak yang tidak tercapai. Atau utang ini hanya akan menjadi bancakan penguasa," pungkasnya.