JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana mengingatkan agar Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama para anak buahnya Sekretaris Daerah (Sekda), Saefullah dan mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI pada 2014, Lasro Marbun berani berkata jujur saat bersaksi di Sidang Tipikor.

Haji Lulung, panggilan akrabnya, yang pekan lalu sudah lebih dulu menjadi saksi terkait skandal kasus UPS, menantang agar ketiganya mau buka-bukaan dan tak melakukan konspirasi apapun.

Kepada TeropongSenayan, Haji Lulung mengatakan, kini sudah sampai pada saatnya skandal UPS harus dibongkar hingga tuntas.

"Saya berharap, siapapun dia yang tengah terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas kasus UPS, harus berani jujur dan buka-bukaan. Ingat, besok itu kalian akan bersaksi di hadapan Majelis Hakim Tipikor, jangan coba-coba berbohong," ujar Haji Lulung, di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Dia mengingatkan, kini sudah masuk diranah hukum sehingga tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi.

"Semuanya pasti terbongkar, siapa sebenarnya aktor intelektual dibalik lolosnya UPS. Jadi, adalah sebuah kebodohan yang luar biasa jika kalian nekad memberi keterangan bohong di persidangan," tegas Haji Lulung.

Sebab, Ketua DPW PPP DKI ini yakin, dalam skandal UPS, Majelis Hakim Tipikor sudah memiliki gambaran yang utuh untuk menentukan siapa aktor sesungguhnya yang bermain.

"Menurut saya, gampang saja Majelis Hakim mencari tahu, siapa orang-orang yang terlibat dalam pembuatan nomenklatur dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tanda tangan di nomenklatur‎ tersebut," beber dia.

"Makanya, jujur saja. Tidak ada gunanya lagi (berkata bohong). Semua pasti terbongkar. Kalau tidak, kalian nanti malah akan dikenakan pasal berlapis karena memberikan keterangan palsu," katanya.

Haji Lulung menegaskan, ‎hasil evaluasi dari Kemendagri tertanggal 21 September 2014, pengadaan UPS bukan merupakan bagian yang dievaluasi.‎

"Terus bagaimana mungkin, UPS itu tiba-tiba lolos dan menjadi nomenkelatur‎? Yang pasti, soal nomenklatur bukan sama sekali wilayah atau kewenangan DPRD, catat itu," tegas tokoh Betawi itu.

"Artinya, sudah pasti ada orang kuat di eksekutif yang bermain. Termasuk yang memberikan nomor rekening itu juga harus dibuka," bebernya.

Lebih jauh, Haji Lulung menyebut, nomenklatur merupakan wilayah Bapeda DKI, dan yang memiliki kewenangan tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

"Semua itu kan ada dibawah kendali eksekutif yang dipimpin Gubernur Ahok.‎ Sekali lagi, saya ingatkan Ahok, kasus ini tidak lagi bisa dibuat pencitraan. Makanya Ahok jangan omong kegedean, seakan-akan mau memberantas korupsi, tapi ternyata korupsi dipemerintahannya begitu masif. Ahok tak mungkin lagi bisa berkelit," ‎ungkapnya.