Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Sabtu, 05 Mar 2016 - 16:47:49 WIB
Bagikan Berita ini :

APBD-P DKI 2014 Penuh Masalah, Prabowo Minta Bareskrim Polri Jeli

70prabowo-dprd-dki.jpg
Prabowo Soenirman (Sumber foto : Alfian Risfil/TeropongSenayan )

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Problem yang membelit Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada APBD Perubahan DKI 2014 dinilai cukup mengkhawatirkan.

Pasalnya, pada anggaran tersebut terdapat banyak masalah. Sekurang-kurangnya ada empat temuan dugaan korupsi yang kini tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum.

Di antaranya adalah, pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilai kerugiannya mencapai Rp 163 miliar, alat digital education classroom, alat fitness, dan kasus pembelian lahan Sumber Waras di Jakarta Barat.

Wakil Ketua Pansus RS Sumber Waras DPRD DKI, Prabowo Soenirman menyatakan, penyidik Bareskrim Mabes Polri harus jeli dalam menyelidiki semua kasus tersebut.

Sebab, hasil penggeledahan di ruangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Kamis (3/3/2016) kemarin, ditemukan dokumen surat Gubernur tanggal 21 Oktober 2014, meminta penjelasan atas adanya nomenklatur UPS.

"Ini harus dibuktikan dan dibuka ke publik. Siapa oknum yang memasukkan barang itu," kata Prabowo kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Politisi Partai Gerindra DKI itu juga menyesalkan, kenapa proyek tersebut bisa lolos sampai ketingkat pelaksanaan. Sehingga kerugian Negara tak bisa dihindari.

"Padahal, Ahok tahu itu. Kan jelas ada surat pada tanggal 21 Oktober 2014," bebernya.

Dengan begitu, lanjut dia, jika gubernur memiliki niat baik untuk mencegah korupsi, seharusnya proyek tersebut tidak terlaksana dan tak sampai lolos lelang.

Bahkan, ditegaskan Prabowo, pada APBD 2014 terdapat sejumlah proyek bermasalah, sampai ada indikasi korupsi keuangan daerah.

Anehnya, berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI temuan tersebut cukup mengejutkan.

"APBD Perubahan 2014 penuh dengan masalah. Aneh," cetus dia.

Mantan Direktur PD Pasar Jaya itu mengingatkan, dalam penelusuran APBD Perubahan 2014 Peyidik Bareskrim harus cermat.

Sebab, ada beberapa tanda tangan beda pimpinan. Karena saat itu sedang terjadi transisi kepemimpinan di Kebon Sirih.

"Siapa yang memasukan dan siapa yang main harus diungkap semua," tandasnya. (mnx)

tag: #dki-jakarta  #dprd-dki  #korupsi-ups  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
IDUL FITRI 2024
advertisement
IDUL FITRI 2024 MOHAMAD HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2024 ABDUL WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2024 AHMAD NAJIB
advertisement
IDUL FITRI 2024 ADIES KADIR
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Mahasiswa Kecewa dengan Sikap KPK: Ancam Akan Lapor ke Jokowi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 10 Agu 2022
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat kembali melakukan aksi di depan Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Massa aksi ...
Jakarta

Muncul Nama Heru Budi Hartono Pengganti Anies Baswedan, Siapa Dia?

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan habis masa jabatan pada 16 Oktober 2022. Mengingat Pilkada baru digelar 2024, posisi Anies akan diisi oleh penjabat ...