Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Sabtu, 05 Mar 2016 - 16:47:49 WIB
Bagikan Berita ini :

APBD-P DKI 2014 Penuh Masalah, Prabowo Minta Bareskrim Polri Jeli

70prabowo-dprd-dki.jpg
Prabowo Soenirman (Sumber foto : Alfian Risfil/TeropongSenayan )

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Problem yang membelit Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada APBD Perubahan DKI 2014 dinilai cukup mengkhawatirkan.

Pasalnya, pada anggaran tersebut terdapat banyak masalah. Sekurang-kurangnya ada empat temuan dugaan korupsi yang kini tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum.

Di antaranya adalah, pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilai kerugiannya mencapai Rp 163 miliar, alat digital education classroom, alat fitness, dan kasus pembelian lahan Sumber Waras di Jakarta Barat.

Wakil Ketua Pansus RS Sumber Waras DPRD DKI, Prabowo Soenirman menyatakan, penyidik Bareskrim Mabes Polri harus jeli dalam menyelidiki semua kasus tersebut.

Sebab, hasil penggeledahan di ruangan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada Kamis (3/3/2016) kemarin, ditemukan dokumen surat Gubernur tanggal 21 Oktober 2014, meminta penjelasan atas adanya nomenklatur UPS.

"Ini harus dibuktikan dan dibuka ke publik. Siapa oknum yang memasukkan barang itu," kata Prabowo kepada TeropongSenayan di Jakarta, Sabtu (5/3/2016).

Politisi Partai Gerindra DKI itu juga menyesalkan, kenapa proyek tersebut bisa lolos sampai ketingkat pelaksanaan. Sehingga kerugian Negara tak bisa dihindari.

"Padahal, Ahok tahu itu. Kan jelas ada surat pada tanggal 21 Oktober 2014," bebernya.

Dengan begitu, lanjut dia, jika gubernur memiliki niat baik untuk mencegah korupsi, seharusnya proyek tersebut tidak terlaksana dan tak sampai lolos lelang.

Bahkan, ditegaskan Prabowo, pada APBD 2014 terdapat sejumlah proyek bermasalah, sampai ada indikasi korupsi keuangan daerah.

Anehnya, berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI temuan tersebut cukup mengejutkan.

"APBD Perubahan 2014 penuh dengan masalah. Aneh," cetus dia.

Mantan Direktur PD Pasar Jaya itu mengingatkan, dalam penelusuran APBD Perubahan 2014 Peyidik Bareskrim harus cermat.

Sebab, ada beberapa tanda tangan beda pimpinan. Karena saat itu sedang terjadi transisi kepemimpinan di Kebon Sirih.

"Siapa yang memasukan dan siapa yang main harus diungkap semua," tandasnya. (mnx)

tag: #dki-jakarta  #dprd-dki  #korupsi-ups  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
IDUL ADHA 2026 M LOKOT N
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...