JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus senior Partai Persatuan Pembnangunan (PPP) Surya Dharma Ali (SDA) mengingatkan bahwa muktamar bukan sarana untuk mencari uang. Kendati demikian, dia tidak memberikan izin pelaksanaan muktamar.
Kader PPP Syaifullah Tamliha menyatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Ketua DPP PPP hasil Muktamar Bandung, Rusli Efendi. Seperti diketahui, Rusli Efendi mengklaim SDA telah mengizinkan pelaksanaan muktamar. Rusli melontarkan hal tersebut saat dirinya dan sejumlah kader PPP lainnya menjenguk SDA di RSPAD Jakarta. Namun, pernyataan Rusli dibantah oleh Syaifullah yang mengaku saat itu juga sedang berada di RSPAD.
"Saya datang ke RSPAD hari itu untuk konsultasi kesehatan istri saya dengan Brigjen dr Terawan yang diberi jadwal minggu depan. Setelah itu secara kebetulan ketemu Pak Rusli yang katanya mau membesuk Pak SDA. Selanjutnya saya ikut beliau ke ruangan Pak SDA dirawat. Di dalam ruangan sudah ada Pak Epyardi Asda yang sempat beradu mulut dengan Pak Rusli Effendi (Keduanya Ketua DPP PPP hasil Muktamar Bandung)," terang Tamliha saat dihubungi TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (10/03/2016).
Saat terjadi percekcokan antara Rusli dengan Epyardi, dirinya hanya fokus memerhatikan SDA yang tengah terbaring sakit. Dia mendengar SDA memberikan nasihat dengan melantunkan ayat suci Al Quran.
"Saya menatap dengan haru ke arah SDA yang sedang terkulai lesu di atas ranjang rumah sakit. Kemudian saya sependapat dengan Pak Epyardi agar Pak SDA agar tidak lagi menguras pikirannya menyelesaikan konflik internal partai. Beliau berpesan agar kalau muktamar, maka jangan digunakan sekadar sarana untuk mencari uang. Lalu Pak SDA membacakan sebuah ayat AlQur'an untuk berpolitik dengan hati. Sebab jika berpolitik tanpa hati, maka kita sama dengan binatang," papar dia.
Jadi, tegas Syaifullah, tidak benar bila dikatakan SDA memberikan izin muktamar. "Saya merasa tidak mendengar ada ucapan Pak SDA setuju muktamar. Masa orang yang sedang sakit diajak ngurus muktamar. Alangkah indahnya jika para kubu yang bertikai menyelesaikan konflik secara demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan sebagaimana keinginan pemerintah yang tertuang dalam SK Menkumham," ujar dia. (plt)
