ADA sejumlah catatan penting yang tercecer dari diskusi bertajuk 'Urgensi Mengintegrasikan Kembali Sistem Petahanan dan Keamanan Negara Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonom ASEAN 2015', yang diselenggarakan Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta dan Teropong Senayan, di sebuah cafe di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), di Cikini, Jakarta Pusat, kemarin petang (20/11/2014).

PEMERINTAH diingatkan bakal munculnya banyak dampak negatif dideklarasikannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 mendatang. MEA merupakan bagian dari liberalisasi asing atas kedaulatan suatu negara. Hal itu diawali dari pembangunan koneksivitas untuk perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yaitu dengan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan.

"Jika koneksi-koneksi ini sudah dimiliki asing, maka Indonesia akan mudah untuk didikte oleh negara-negara lain sehingga tidak punya kedaulatan,' kata pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng yang mnjai pembicara kunci. Dia menambahkan, coba bayangkan kalau rantai pasokan pangan dikuasai oleh asing. Tol laut kapalnya milik asing, minyaknya tanker milik asing, infrastruktur milik asing.

Dampak berikutnya adalah setelah konektivitas terbangun, perdagangan juga akan dikuasai oleh asing. Perusahaan-perusahan internasional dengan mudahnya berdagang di dalam negeri Indonesia. Pasar-pasar Indonesia akan dijejali produk bermerek asing.

Itulah sejumlah persoalan yang harus dipecahkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Peringatan senada juga dilontarkan anggota DPR Tb Hasanuddin dari Fraksi PDIP, pakar hukum tata negara Margarito Kamis, politisi Partai Nasdem Kisman Latumakulita, pengamat masalah hankam Sugeng Widodo, dan mantan Kapolri Jenderal Pol (purn) Chaeruddin Ismail.

Setelah itu, politik Indonesia mulai akan diintervensi demi kepentingan asing. Dan setelah itu tidak ada lagi batas negara dimana semuanya menjadi satu identitas. "setelah itu baru politik dan sosial budaya berarti itu akan single identity," ungkapnya. (b)