JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melihat ada kejanggalan dalam penyelidikan kasus Rumah Sakit Sumber Waras oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini dikarenakan kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tersebut belum juga dinaikkan statusnya menjadi penyidikan.
"Kalau penyidikan-penyidikan lain selalu KPK berdalih belum penuntutan karena menunggu hasil perhitungan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tentang kerugian negara," kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (14/3/2016).
Namun, dalam penyidikan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, KPK belum berani untuk menaikkan penyidikan. Padahal, sudah ada laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terkait kerugian pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Ini kan kerugian negara sudah ada. Tinggal penyidikan dan penetapan tersangka. Jadi, enggak perlu menunggu BPK lagi," kata Boyamin.
Sehingga, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Boyamin mewakili MAKI mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ia menggugat penyelidikan kasus RS Sumber Waras yang dilakukan KPK. Sebab, hingga saat ini, KPK belum menaikkan status kasus tersebut ke penyelidikan. Padahal, lanjut Boyamin, temuan dugaan kerugian negara oleh BPK cukup jelas, yakni sekitar Rp 191 miliar.
"Ibarat nasi goreng, ini tinggal dimakan saja," kata Boyamin.
Namun, seperti diketahui, pada sidang pertama praperadilan hari ini, KPK tak hadir tanpa alasan jelas. Akibatnya, hakim menunda sidang hingga pekan depan, Senin (21/3/2016). Sementara agenda pada sidang pertama ialah pembacaan gugatan. (mnx/Kmps)
